Hanura Dukung Hak Angket KPK

Kompas.com - 27/04/2017, 19:05 WIB
Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Hanura mendukung usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usulan hak angket itu diusulkan Komisi III DPR terhadap KPK terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S. Haryani, dalam kasus e-KTP.

Adapun Miryam merupakan kader Partai Hanura.

"Hanura mendukung hak angket, tetapi hanya diarahkan pada objektivitas penyidikan sehubungan dengan ada isu panas yang dilempar bahwa ada penekanan terhadap saksi MH oleh beberapa oknum anggota DPR," ujar Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Dadang Rusdiana melalui pesan singkat, Kamis (27/4/2017).


Hanura menginginkan pengungkapan untuk mengetahui kebenaran adanya tekanan terhadap Miryam.

(Baca: Fraksi PKB Instruksikan Anggotanya Tolak Hak Angket KPK)

Saat diperiksa penyidik, Miryam mengaku mendapatkan tekanan dari sejumlah anggota DPR. Namun, keterangan ini dicabutnya saat diperiksa di persidangan.

Miryam mengatakan, mendapatkan tekanan dari penyidik KPK sehingga ia memberikan keterangan tersebut.

"Kan mesti clear," ujar Dadang.

Jika tekanan tersebut tak ada, kata Dadang, maka ada pemutarbalikan fakta yang dilakukan salah seorang penyidik KPK. Hal itu juga dapat didalami.

"Hukum kan butuh kepastian. Jangan sampai yang tidak melakukan apapun menjadi buruk namanya," kata anggota Komisi X DPR RI itu.

(Baca juga: KPK: Hak Angket DPR Bisa Hambat Penuntasan Kasus E-KTP )

Meski mendukung, Hanura memastikan hak angket tak akan melebar ke mana-mana, apalagi untuk melindungi pihak yang bersalah.

"Atau misalnya bertujuan memukul balik KPK. Sama sekali bukan itu," ujar Dadang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Nasional
Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Nasional
DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Nasional
Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Nasional
Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Nasional
Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Nasional
Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah 'Berkeringat'

Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah "Berkeringat"

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Nasional
Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Nasional
Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X