Jokowi Instruksikan BUMN Jual Infrastruktur ke Swasta

Kompas.com - 26/04/2017, 14:38 WIB
Presiden Joko Widodo saat meresmikan proyek kereta api bandara Adisumarmo, Boyolal, Sabtu (8/4/2017) M Wismabrata/KOMPAS.comPresiden Joko Widodo saat meresmikan proyek kereta api bandara Adisumarmo, Boyolal, Sabtu (8/4/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan BUMN untuk menjual proyek infrastrutktur yang sudah rampung dibangun kepada swasta.

"Saya sudah perintahkan kepada BUMN, kalau sudah membangun jalan tol, sudah jadi, segera dijual," ujar Jokowi di dalam acara Musrenbang Nasional 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017).

Jokowi menyebut pola bisnis tersebut dengan sekuritisasi. Pola itu dilakukan supaya BUMN mendapatkan dana segar untuk bisa membangun proyek infrastruktur lainnya dengan cepat.

Jokowi mencontohkan sebuah proyek tol yang menghabiskan Rp 10 triliun. Setelah proyek rampung, BUMN menjual jalan tol itu kepada swasta dengan harga yang lebih tinggi.

"Bangunnya Rp 10 triliun, jualnya Rp 30 triliun. Jadi bisa membangun lagi di tempat lain. Memang harus seperti itu," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Sindir Pembangunan Infrastruktur Daerah Hanya Kejar "Proyek")

Jokowi mengatakan, kepemilikan proyek infrastruktur adalah pola bisnis kuno.

"Dulu, BUMN kita itu senangnya memiliki. Kalau sudah bangun lalu jadi, harus dimiliki. Setiap bulan kita dapat income dari proyek itu. Itu sudah kuno," ujar Jokowi.

"Ingat, negara kita saat ini membutuhkan jalan-jalan di provinsi lain, di luar Pulau Jawa. Kalau tidak ada sekuritisasi, tidak akan jalan pembangunan infrastruktur itu," lanjut dia.

Jokowi meyakini dalam kurun waktu tertentu mendatang, BUMN yang sudah terlebih dahulu mendapat untung besar bisa dengan mudah membeli proyek infrastruktur yang pernah dijualnya ke swasta tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Nasional
Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Nasional
Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Nasional
Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Nasional
Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

Nasional
Penularan Covid-19 lewat Udara Disebabkan oleh Microdroplet, Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Penularan Covid-19 lewat Udara Disebabkan oleh Microdroplet, Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Nasional
Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Nasional
Jokowi Dua Kali Kirim Surat ke Raja Salman Terkait Pembebasan Etty Toyib

Jokowi Dua Kali Kirim Surat ke Raja Salman Terkait Pembebasan Etty Toyib

Nasional
Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle...

Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle...

Nasional
Zulkifli Hasan: Menkes Terawan Menteri Kesayangan Pak Jokowi...

Zulkifli Hasan: Menkes Terawan Menteri Kesayangan Pak Jokowi...

Nasional
Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Nasional
Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Digeledah KPK, Ada Tersangka Baru?

Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Digeledah KPK, Ada Tersangka Baru?

Nasional
Hadapi Bonus Demografi Pekerja, Pengamat: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Hadapi Bonus Demografi Pekerja, Pengamat: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 25 Provinsi, Tertinggi di DKI

UPDATE: Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 25 Provinsi, Tertinggi di DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X