Kasus E-KTP Ancam Soliditas Golkar?

Kecenderungan itu juga membuat Golkar tak pernah lagi mendorong kadernya untuk jadi pemimpin nasional.

"Masuk ke lingkaran kekuasaan atau DPR/DPRD. Karena sibuk sendiri-sendiri, tidak ada persiapan untuk mendorong kadernya maju ke pemilu nasional," ucap Hendri.

Golkar dianggap terbiasa melalui situasi dimana ketua umumnya tersangkut masalah.

Jika melihat pengalaman sejarah, kata Hendri, elektabilitas Golkar tak akan terjun menukik.

Namun demikian, jika menilik sejarah pula, para ketua umum sebelumnya hanya disandera satu permasalahan. Sementara Novanto lebih dari satu.

Pengalaman masa lalu bisa jadi tak terulang.

(Baca: Pencegahan Setya Novanto dan Kondisi Partai Golkar)

"Sekarang ini ada 'Papa Minta Saham', kemudian ada ganti Ketua DPR, e-KTP. Ada terus masalahnya. Jadi bisa jadi sejarahnya tidak berulang," kata Hendri.

Penyelamatan Golkar 

Hendri Satrio menilai, Novanto bisa membentuk presidium. Cara tersebut diperkirakan mampu menyelamatkan Golkar dari sisi manajemen.

Dengan tersangkutnya Novanto terhadap kasus hukum, mungkin saja waktunya juga tak cukup untuk sambil mengurus partai.

Selain itu, dirinya juga mengemban tugas sebagai Ketua DPR RI. Presidium nantinya bisa diisi tokoh-tokoh yang dituakan atau netral.

(Baca: Novanto Imbau DPR Tak Protes ke Jokowi soal Pencegahan Dirinya)

"Sehingga daripada Golkar bising terus-terusan mungkin ada baiknya dibentuk presidium yang lapor ke Golkar supaya Golkar bisa diselamatkan," tutur Hendri.

Masa jabatan Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar berlaku hingga 2019.

Sebelum ada desakan Munaslub, kata Hendri, presidium tersebut dapat dibentuk.

"Setya Novanto bikin presidium, seolah-olah atau salah satu tugasnya menjaga elektabilitas Golkar. Agar Golkar tak dilihat hanya Setya Novanto," kata dia.

"Sekarang karena dia ketua, Golkar dianggap terlibat korupsi terus. Tapi kalau ada presidium kan orangnya banyak."