Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus E-KTP Ancam Soliditas Golkar?

Kompas.com - 26/04/2017, 06:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

Bantahan lain diungkapkan Ketua Umum MKGR (ormas pendiri Partai Golkar), Roem Kono melalui keterangan tertulis.

Roem menegaskan partainya solid mendukung kepengurusan Novanto.

(Baca: Ini Alasan Golkar Pertahankan Novanto meski Terjerat Kasus E-KTP)

"Saya secara pribadi sudah mendapatkan informasi dari Sekjen Partai Golkar Pak Idrus Marham dan ormas sayap lainnya bahwa saudara Yorrys Raweyai telah membantah mengeluarkan statement seperti yang dimuat di media massa hari ini," tutur Roem.

"Pak Yorrys hanya mengatakan bahwa Partai Golkar harus siap dalam keadaan apapun di bawah kepemimpinan Bapak Setya Novanto," sambung dia.

 

Dukungan golongan muda

Di sisi lain, Tokoh Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia adalah salah seorang yang sepakat dengan Yorrys.

Menurut dia, apa yang sempat disampaikan Yorrys merupakan representasi sikap dan ekspresi dari sebagian besar pengurus DPP sejak Novanto disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Baru terbukanya sikap tersebut, kata Doli, disebabkan perkembangan kasus e-KTP yang begitu cepat.

Termasuk pernyataan sejumlah saksi yang semakin memperjelas dugaan keterlibatan Novanto.

"Saya dengan beberapa kawan di GMPG tentu merasa dapat dukungan dari sikap terbuka Bang Yorrys dan kawan-kawan di DPP, yang mudah-mudahan bisa diikuti pula sikap tegas dari dewan-dewan yang lain," ujar Doli.

"Termasuk dukungan dari DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam upaya penyelamatan partai," sambungnya.

Di ujung tanduk

Dengan sejumlah kasus hukum yang menggoyang sang Ketua Umum, banyak pihak meragukan elektabilitas Partai Golkar di Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

Apakah Golkar di ujung tanduk?

Salah satu yang mungkin membuat elektabilitas Golkar sedikit tergerus adalah kekalahan di Pilkada DKI Jakarta.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com