Kompas.com - 21/04/2017, 17:15 WIB
Kompas TV Pengamat: Revisi UU MD3 Jangan Jadi Politik Akomodasi- Satu Meja
|
EditorKrisiandi

Kerja pimpinan, lanjut Lucius, juga banyak diisi dengan urusan seremonial yang kemanfaatannya tak jelas. Meski begitu, hal itu justru dianggap penting oleh partai-partai.

"Ini rupanya yang membuat fraksi-fraksi merasa penting untuk mempunyai seorang wakil di singgasana pimpinan," kata dia.

Kekeliruan sejak awal

DPR seolah tak lepas dari perdebatan pro-kontra kursi pimpinan sejak awal periode 2014-2019.

Diawali dengan penetapan lima pimpinan DPR dan MPR yang ditentukan berdasarkan sistem paket.

(Baca: Revisi UU MD3 Segera Dibahas, PKB Tetap Upayakan Jatah Kursi Pimpinan)

Padahal, pada periode sebelumnya penetapan didasarkan pada peringkat hasil pemilu legislatif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alasan PDI-P meminta kursi pimpinan atas dasar sebagai partai pemenang pemilu dinilai logis.

Namun, Lucius menganggap alasan tersebut tetap tak bisa menyembunyikan nafsu kekuasaan di balik usulan tersebut.

Jika niat PDI-P merupakan sesuatu yang murni didorong oleh semangat penguatan lembaga DPR, kata dia, mestinya perjuangan untuk memastikan pemenang pemilu mendapatkan jatah kursi pimpinan sudah dilakukan dalam proses pembahasan RUU MD3 2014 lalu.

"Nyatanya mereka gagal memperjuangkan itu pada proses pembahasan awal," kata Lucius.

Sekalipun ada keinginan untuk mengubah MD3 terkait jatah kursi pimpinan bagi partai pemenang, seharusnya dilakukan untuk periode selanjutnya.

(BacA: Substansi Revisi UU MD3 Diprediksi Akan Meluas)

Dengan adanya sejumlah perdebatan soal jatah kursi pimpinan dalam proses pembahasan RUU MD3, Lucius menilai semakin mempertegas tidak ada urgensi untuk melanjutkan pembahasan.

Fungsi legislasi DPR, kata dia, tak boleh diabdikan untuk kepentingan fraksi dan anggota DPR saja.

"Artinya pembahasan legislasi harus memperlihatkan kepentingan rakyat yang diwakili dalam proses tersebut," tutur Lucius.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Nasional
Komika McDanny Minta Maaf ke Rizieq Shihab, Pengacara Ungkap Hasil Pertemuan

Komika McDanny Minta Maaf ke Rizieq Shihab, Pengacara Ungkap Hasil Pertemuan

Nasional
Perjalanan Kasus Rachel Vennya hingga Diperiksa Polda Metro Jaya...

Perjalanan Kasus Rachel Vennya hingga Diperiksa Polda Metro Jaya...

Nasional
PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

Nasional
Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Nasional
Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Nasional
Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Nasional
Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Nasional
Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Nasional
Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika Gabung ke PKS

Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika Gabung ke PKS

Nasional
Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Nasional
Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang 'Reshuffle' Setelah PAN Merapat

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang "Reshuffle" Setelah PAN Merapat

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.