JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, Kamis (20/4/2017).
Mike tiba di Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB.
Iring-iringan kendaraan Mike disambut oleh barisan anak SD berbaju adat yang berbaris di sepanjang jalan menuju Istana Merdeka.
Anak-anak itu mengibarkan bendera Indonesia dan Amerika Serikat yang ada di tangan mereka.
Begitu turun dari mobilnya, Mike Pence langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana.
Mike Pence datang bersama istrinya, Karen Pence, serta kedua putrinya, Audrey Pence dan Charlotte Pence.
Jokowi, Iriana serta Mike Pence dan keluarganya sempat berbincang sejenak sebelum masuk ke Istana Merdeka.
Mike Pence juga sempat menyapa anak-anak SD yang menggunakan pakaian adat. Jokowi dan Mike Pence kemudian mengikuti sesi foto bersama kemudian dilanjutkan dengan bincang-bincang di beranda atau yang populer disebut veranda talk.
Jokowi dan Mike Pence dijadwalkan memberikan pernyataan pers bersama di ruangan Kredensial Istana Merdeka dan dilanjutkan menyaksikan seni dan budaya khas Indonesia di Istana Negara.
Sebelumnya, pemerintah menyambut baik kunjungan kehormatan Wapres Pence ke Indonesia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kunjungan kehormatan itu merupakan momentum yang baik untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-AS.
"Kami ingin tetap mempunyai hubungan yang baik dengan semua negara. Termasuk Amerika," ujar Kalla di Kantor Wapres, Selasa (11/4/2017) lalu.
(Baca: Bertemu Mike Pence, Wapres Akan Tanyakan Dampak Kebijakan Trump ke Indonesia)
Kerja sama Indonesia-AS sudah terbangun sejak lama. Sebagai bukti, banyak perusahaan di sektor sumber daya alam dan tambang asal Negeri Paman Sam yang eksis di Indonesia.
Misalnya, Chevron, Exxon Mobile, dan Freeport.
"Sehingga kita harus menjaga hubungan baik itu," ujar Kalla.
Selain itu, pertemuan dengan Pence juga akan dijadikan momen untuk mengetahui apa efek kebijakan pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump terhadap Indonesia.
"Tentu kita tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan kita," ujar Kalla.