Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan KPK soal BAP yang Kerap Bocor ke Publik

Kompas.com - 18/04/2017, 23:04 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi III mempertanyakan kepada Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) soal berita acara pemeriksaan (BAP) yang kerap bocor ke publik.

Hal itu dipertanyakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK, Selasa (18/4/2017) malam. 

"Apakah ini sudah jadi semacam modus di KPK. Dibocorkan keluar baru KPK eksekusi. Berarti ada info dari KPK yang dengan mudah bocor ke publik. Apakah ini SOP-nya KPK dalam penanganan kasus?" tanya Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu dalam RDP Komisi III dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Adapun Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal, menyoal kebocoran BAP yang telah terjadi beberapa kali setidaknya sejak 2013 lalu. Ia mencatat sedikitnya lima BAP yang bocor ke publik.

"Pembocor BAP itu ternyata ada pasalnya di KUHP. Apa proses yang telah dilakukan? Karena menurut catatan, itu sudah berlangsung sejak 2013 Februari pada kasus Anas Urbaningrum," kata Akbar.

 

Seperti diketahui, BAP Anas Urbaningrum bocor ke publik. Saat itu, KPK membentuk komisi etik untuk menelusuri sumber kebocoran. 

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, kebocoran tersebut belum tentu bersumber dari internal KPK.

Laode mencontohkan surat dakwaan. Setelah mendapat laporan terkait BAP yang bocor ke publik, Pimpinan KPK menggelar rapat untuk mengecek sumber kebocoran tersebut.

Dalam rapat itu, Pimpinan KPK menanyakan kepada jaksa terkait surat dakwaan yang diserahkan kepada kuasa hukum dan pengadilan seminggu sebelum sidang digelar. Dalam lampirannya terdapat BAP.

"Di situlah yang sering keluar ke publik," tutur Laode.

(Baca: Pimpinan KPK Bantah Ada BAP yang Bocor)

Meski begitu, KPK juga terus berupaya agar tidak ada lagi anggapan publik bahwa ada modus pembocoran BAP di internal KPK. Salah satu upayanya adalah mencetak watermark pada kertasnya.

"Jadi mungkin begitu untuk salah satu niatan cara dari kami agar dokumen itu bisa ketahuan (bocor dari mana). Kalau ada watermark bisa jelas," ujar dia.

Kompas TV Sidang lanjutan dugaan korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, diwarnai drama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com