JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bepergian ke luar negeri.
Novanto dicegah karena berstatus sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Kendati demikian, para petinggi partai berlambang beringin menanggapi status pencegahan Novanto oleh KPK sebagai hal yang wajar. Tak perlu terlalu dikhawatirkan.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham misalnya. Idrus menegaskan partainya sama sekali tak terpengaruh dengan pencegahan terhadap Novanto.
Apalagi, kata Idrus, Novanto telah menyatakan siap untuk mengikuti proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
(Baca: Novanto Dicegah ke Luar Negeri, Golkar Minta Publik Tak Menghakimi)
"Meskipun dicekal enggak ada masalah. Ngapain dipermasalahkan," kata Idrus saat dihubungi, Selasa (11/4/2017).
Ia menyatakan kekuatan utama Golkar terletak pada sisem partai yang telah dibangun sejak lama, sehingga Golkar tak bergantung pada ketokohan.
Ia juga menegaskan sama sekali tak ada pihak di internal Partai Golkar yang memanfaatkan situasi dengan meminta Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Saya punya keyakinan enggak ada masalah. Semua bisa lihat Golkar tetap solid dan bisa jalan dengan baik," ujar dia lagi.
Namun demikian, potensi gerakan meminta Novanto mundur tetap ada. Itu dibuktikan dari pesan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono kepada seluruh kader Golkar.
Meski mengaku belum ada pihak yang mendesak Novanto mundur, ia mengingatkan kader Golkar agar tak mengail di air keruh.
"Jangan cari-cari kesempatan atau mengail ikan di air keruh. Jadi menurut saya para kader Golkar jalankan roda partai sebagaimana biasanya saja," ujar Agung saat dihubungi, Selasa (11/4/2017).
(Baca: Agung Laksono Ingatkan Kader Golkar Tak Manfaatkan Dicegahnya Novanto)
Menanggapi status pencegahan Novanto dan potensi gonjang-ganjing di internal Golkar, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menilai Golkar cukup teruji dalam menghadapi situasi seperti ini.