Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2017, 08:50 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

Kompas TV Adu Interupsi di Rapat Paripurna DPD

Konflik tak berujung

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus melihat kisruh di internal DPD belum menunjukan titik terang akan berakhir.

Rapat paripurna dengan Oesman Sapta sebagai pimpinan, menjadi salah satu bukti bahwa aksi penolakan terhadap pimpinan baru masih ada.

(Baca: Rapat Paripurna DPD Kembali Ribut, Ini Komentar Oesman Sapta)

Riak-riak di internal masih keras. Situasi tersebut menurutnya amat memprihatinkan. Apalagi DPD tengah berjuang untuk mendapatkan kewenangan yang lebih kuat.

Namun, dengan terbelitnya lembaga mereka terhadap problem internal, mimpi mendapatkan penguatan wewenang tersebut nampak semakin jauh.

DPD gagal meyakinkan publik bahwa mereka layak didukung untuk menapatkan kewenangan lebih.

"Kisruh ini akan sulit terselesaikan dalam waktu yang singkat," ujar Lucius saat dihubungi, Senin malam.

Konflik yang kian larut tersebut dianggap telah membuktikan bahwa konflik DPD bukan sebuah dinamika lembaga yang biasa-biasa saja, namun didorong oleh semangat mengejar kekuasaan oleh kelompok tertentu.

Kelompok yang seolah tak memedulikan nasib lembaga DPD melainkan mengabdi pada kepentingan politik.

(Baca: Lagi, Rapat Paripurna DPD Ribut soal Kursi Pimpinan)

"Saya kira ini hanya gambaran bahwa jika tak segera diselesaikan, konflik yang melanda DPD saat ini seakan-akan menjadi bagian dari proses penghancuran DPD ke depannya," tutur dia.

Jalan keluar hukum pun dianggap menjadi satu-satunya jalan penyelesaian konflik. Sebab, penyelesaian lewat jalur politik dinilai rentan dihantui intimidasi dan transaksi.

Meski MA telah memandu sumpah jabatan tiga pimpinan baru, namun hal itu masih menyisakan celah hukum karena sumpah jabatan tidak dipandu langsung oleh Ketua MA seperti diamanatkan undang-undang.

Sikap Ketua MA Muhammad Hatta Ali pun amat ditunggu-tunggu untuk melihat harapan titik terang dari konflik berkepanjangan tersebut.

"MA yang menyumbang andil konflik dengan sikap yang tidak konsisten harus bertanggung jawab dalam mencari solusi. MA tak bisa bersembunyi dibalik apapun untuk mencuci tangannya dari konflik yang ada di DPD," ujar Lucius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com