Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2017, 08:50 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

Ia mengaku tak keberatan jika Oesman Sapta menjabat Ketua DPD. Anang hanya merasa keberatan dengan proses pengangkatan Oesman Sapta dan dua pimpinan lainnya yang dianggap mengangkangi putusan MA.

"Ini enggak boleh jadi contoh. Tapi kami yakin MA akan konsisten," tutur Anang.

Rakyat lelah

Perebutan kekuasaan di internal DPD menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak meragukan konflik internal tersebut dapat segera terselesaikan karena kedua belah pihak sama-sama ngotot dengan posisinya masing-masing.

"Capek. Saya sangsi (konflik) akan cepat selesai. Saya sih berharap ada sikap dewasa dan negarawan dari para senator itu sehingga masalah bisa tuntas," ujar Faiz (27), Karyawan Swasta.

Sementara itu, warga lainnya, Nicky (24) berpendapat bahwa DPD sebagai wakil rakyat seharusnya bisa lebih menghabiskan energi mereka untuk mengurusi kepentingan rakyat alih-alih memperebutkan kekuasaan. 

Terlebih, putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap turut dipermasalahkan. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa konflik dua belah kubu sangat politis.

"Sudah kacau sih nih wakil rakyat enggak lagi menjalani esensi dari wakil rakyat itu sendiri. Kalau niatnya memang kerja untuk rakyat ya enggak bakal ada lah ribut-ribut kekuasaan kayak gini, toh yang penting kinerja mereka as a whole team kan, bukan siapa yang berkuasa dan siapa yang tidak," ucap Nicky.

Adapun warga lainnya, Diaz (23) menilai animo publik sudah tersita dengan gelaran Pilkada Serentak 2017 terutama Pilkada DKI Jakarta.

Sedangkan DPR masih berkutat pada sejumlah kepentingan. Dengan kondisi-kondisi tersebut, DPD menjadi salah satu lembaga yang dianggap bisa menjadi alternatif pengawas Pemerintahan. Namun dengan kisruh tersebut, pengawasan dinilai tak akan maksimal.

"DPD yang harusnya punya andil dalam fungsi pengawasan juga main gontok-gontokan terus siapa yang mengawasi pemerintah? Pemerintah juga bisa jadi otoriter, sewenang-wenang," kata Diaz.

"Ini negara demokrasi. Enggak usah gontok-gontokan lah kayak anak kecil, kayak anak TK," sambungnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com