Jadi Hakim MK Pilihan Jokowi, Saldi Isra Diharap Jaga Independensi

Kompas.com - 11/04/2017, 13:00 WIB
Ketua Tim Seleksi Mahkamah Konstitusi Saldi Isra Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Tim Seleksi Mahkamah Konstitusi Saldi Isra
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman meminta Saldi Isra untuk tetap menjaga netralitasnya setelah dilantik sebagai hakim konstitusi.

Saldi Isra dipilih Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Patrialis Akbar yang tersangkut kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Benny, Saldi Isra diharap independen karena dalam posisi sebagai hakim konstitusi yang ditunjuk oleh pemerintah.

"Saldi Isra adalah hakim MK dari unsur pemerintah dan selama ini Saldi Isra dikenal dekat dengan lingkaran Istana," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

"Saya meminta supaya saudara Saldi Isra tetap menjaga netralitas, independensi dan tetap mengawal konstitusi," ujar dia.

(Baca juga: Profil Saldi Isra, Hakim Konstitusi Pilihan Jokowi...)

Kehadiran Saldi Isra juga diharapkan dapat memperbaiki citra MK untuk tetap tegak lurus mengawal konstitusi. Selama ini, kata Benny, ia menilai MK sudah berjalan di atas rel yang salah.

"Kami minta saudara Saldi Isra meluruskan kembali jalan MK supaya tetap tegak lurus mengawal konstitusi," kata politisi Partai Demokrat itu.

Saldi Isra mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jakarta, Selasa pagi.

Pengucapan sumpah jabatan itu disaksikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

(Baca: Saldi Isra Dilantik sebagai Hakim Konstitusi)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 Guru dan Dosen demi Wujudkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Vaksinasi Covid-19 Guru dan Dosen demi Wujudkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Nasional
Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Nasional
Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Nasional
1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X