Substansi Revisi UU MD3 Diprediksi Akan Meluas

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) akan memasuki tahap pembahasan di tingkat panitia kerja (panja).

Hal itu disepakati dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan perwakilan Menteri Dalam Negeri, Senin (10/4/2017).

Panja RUU MD3 nantinya akan diketuai oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas. Revisi terbatas mencakup sejumlah perubahan. Di antaranya perubahan Pasal 15 dan 84 tentang Pimpinan MPR dan DPR.

Pimpinan dua lembaga tersebut nantinya akan ditambah satu orang untuk mengakomodasi Fraksi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2014.

Terkait perubahan ini, terdapat pula ketentuan peralihan pada Pasal 427. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pimpinan MPR dan DPR yang saat ini menjabat, akan terus menjabat hingga masa akhir tugasnya.

Perubahan lainnya adalah pada Pasal 105 juncto 104 tentang tugas Baleg DPR. Wewenang Baleg nantinya akan bertambah, yakni dapat menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang (RUU) usulan Baleg dan/atau anggotanya berdasarkan program prioritas.

(Baca juga: Revisi UU MD3, Anggota DPR Minta Baleg Diperkuat)

Revisi juga mencakup perubahan Pasal 121 tentang pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pimpinan MKD akan ditambah satu orang menjadi lima orang.

Substansi meluas

Dinamika pada pembahasan revisi UU MD3 diprediksi akan berjalan tinggi. Tak menutup kemungkinan substansi pembahasan juga akan meluas, terutama pada pasal yang mengatur penambahan pimpinan MPR dan DPR.

Aditya Mufti Ariffin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya. Dia menilai frasa "pemenang pemilu 2014" menimbulkan pertanyaan.

Sebab, kata Aditya, semua partai yang lolos ke parlemen adalah pemenang pada pemilu 2014. Jadi, frasa itu tak hanya untuk PDI Perjuangan yang meraup suara terbanyak.

"Kami butuh penjelasan 'untuk mengakomodir pemenang pemilu pada 2014', masuk parlemen adalah pemenang. Jadi, pemenang mana saja?" ujarnya.

Sementara itu, Ibnu Multazam dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan pihaknya setuju pembahasan RUU MD3 dilanjutkan ke tingkat panja.

Hanya saja, jadwal pembahasannya harus bisa tentatif.

"Artinya bisa berkembang, dinamis, untuk menampung dinamika rapat," ucap Ibnu.