Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oesman Sapta Tegaskan Hemas Tak Bisa Ambil Alih DPD

Kompas.com - 10/04/2017, 12:54 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta enggan menanggapi sikap GKR Hemas yang masih belum menerima kepemimpinannya selaku Ketua DPD, dan Nono Sampono serta Darmayanti Lubis selaku Wakil Ketua DPD.

Oesman Sapta menegaskan DPD saat ini dipimpin oleh dirinya secara sah sehingga tak ada pihak lain yang berhak menjalankan fungsi pimpinan selain Pimpinan DPD yang baru dilantik pada 4 April 2017.

"Enggak bisa, enggak bisa (ambil alih)," ujar Oesman saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2017).

(baca: Hemas Desak MA Segera Batalkan Pelantikan Pimpinan Baru DPD)

Ia juga tak mau mengomentari Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) DPD yang diadakan Hemas, yang mengagendakan pembatalan pembacaan sumpah jabatan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA).

Oesman Sapta mengaku tak memedulikan upaya politik yang dilakukan Hemas seperti menggelar Rapat Panmus dan Paripurna di luar yang ia pimpin.

Ia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada kubu Hemas.

"Ya biarin ajalah dia itu, biarin aja," ujar Oesman lagi.

(baca: Keluarkan Maklumat, GKR Hemas Anggap Pimpinan DPD Baru Tidak Sah)

Sebelumnya terjadi kekisruhan ihwal pergantian Pimpinan DPD. Wakil Ketua DPD yang lama, Farouk Muhammad dan GKR Hemas masih merasa menjadi pimpinan yang sah.

Keduanya mengacu pada putusan MA yang telah membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 yang menjadi dasar hukum pemilihan pimpinan baru.

Namun pada 4 April 2017, MA justru memandu sumpah jabatan ketiga Pimpinan DPD baru.

Kompas TV Mahkamah Agung telah melantik Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan baru DPD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Nasional
Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Nasional
Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Nasional
Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Kuota Haji Ditambah, Cak Imin: Gunakan dengan Sungguh-sungguh, agar Tak Timbulkan Kecemburuan

Nasional
Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Bantu Turunkan Risiko Stunting di Maluku Utara, Antam Luncurkan Program Antam G-Best

Nasional
World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

World Water Forum 2024 Hasilkan Deklarasi Menteri, Menteri Basuki Paparkan 3 Poin Utama

Nasional
DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

DKPP Akan Panggil Sopir Ketua KPU soal Kasus Dugaan Asusila terhadap Anggota PPLN

Nasional
Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Menlu Desak Eropa Hentikan Konflik Palestina-Israel Lewat Solusi Dua Negara

Nasional
Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Nasional
Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Nasional
PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com