Kompas.com - 08/04/2017, 14:19 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD asal Kalimantan Selatan Sofwat Hadi berencana mengadukan tindakan Mahkamah Agung terkait lembaga DPD, kepada Komisi Yudisial (KY). 

Aduan itu atas keputusan MA yang memandu sumpah jabatan pimpinan baru DPD, Oesman Sapta Odang sebagai ketua serta Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai wakil ketua. 

Ia mempertanyakan dasar MA melantik pimpinan baru. Padahal, MA sebelumnya telah membatalkan Tata Tertib DPD RI Nomo 1 Tahun Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur masa jabatan Pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun.

"Kita akan ke Komisi Yudisial untuk memeriksa atau mempelajari kenapa kok MA mengambil sumpah?" ujar Sofwat dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

(Baca: Peneliti Formappi: Marwah DPD Dikalahkan Kepentingan Politik)

 

Pengambilan sumpah itu, kata Sofyat, justru bertentangan dengan putusan MA.

Jika mengikuti aturan yang diputuskan MA, maka pimpinan DPD yang sah saat ini masih Mohammad Soleh, Farouk Muhammad, dan GKR Hemas.

"Harusnya masih Bu Hemas, Pak Soleh juga belum mengundurkan diri," kata dia.

Soleh, kata Sofwat, masih berhak menjadi Ketua DPD RI menggantikan Irman Gusman yang terjerat kasus di KPK.

"Kalau ini tidak diselesaikan, pimpinan DPD masih dualisme. Masih terbelah," kata Sofwat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.