Kompas.com - 30/03/2017, 21:37 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan di Jakarta, Rabu (22/3/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan di Jakarta, Rabu (22/3/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelesaikan kajian di kawasan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Rembang, Jawa Tengah.

Hasilnya, tidak ditemukan adanya aliran air sungai bawah tanah di kawasan itu.

Penelitian dilakukan pada 15-24 Februari 2017, dan telah diklarifikasi kembali pada 8 dan 9 Maret 2017.

Hasil kajian ini sudah dikirimkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat per 24 Maret 2017.

"Isi suratnya betul. Itu kan berdasarkan pandangan kami yang harus diuji kembali," kata Menteri ESDM Ignatius Jonan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

(Baca: Jokowi Diminta Bersikap soal Izin Baru Pabrik Semen di Rembang)

Sebelumnya, para petani di Pegunungan Kendeng, Rembang, memprotes pembangunan dan izin operasi PT Semen Indonesia karena bisa menggangu aliran air tanah.

Mereka melakukan protes dengan menyemen kaki di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Namun, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dengan nomor 2537/42/MEM-S/2017, memperlihatkan bahwa di kawasan pertambangan tersebut tidak terindikasi adanya aliran air tanah.

Berdasarkan fakta yang dihimpun di lapangan, hanya terdapat gua kering tanpa aliran sungai bawah tanah dan tidak dijumpai sumber mata air.

Meski demikian, Jonan menyebutkan, keputusan akhir berada di tangan KLHK. Sebab, kementerian tersebut yang menjadi ujung tombak perizinan pabrik semen Rembang.

(Baca: Peresmian Pabrik Semen di Rembang Tunggu Kajian Lingkungan Hidup)

"Kami kirim surat ke Menteri LHK, kalau mau uji lingkungan biar Menteri LHK yang ambil leadership ini. Kita dukung," ujar Jonan.

Sementara, Menteri LHK Siti Nurbaya mengaku telah menerima surat dari Kementerian ESDM.

Siti mengakui, surat itu akan memengaruhi Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilakukan kementeriannya.

Namun, hasil kajian Kementerian ESDM itu tidak menjadi satu-satunya acuan yang dipertimbangkan.

"Kan kriterianya banyak bukan itu saja. Saya tidak berpihak ke sana, ke sini. Kita pemerintah netral, lihat saja aturannya," ujar Siti.

Kompas TV Dua jam lebih perjalanan dari kota Rembang, Aiman pun menemukan fakta baru
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Komisi II Hormati Rencana UU IKN Mau Digugat ke MK

Komisi II Hormati Rencana UU IKN Mau Digugat ke MK

Nasional
Kisah Penyandang Disabilitas, dari Hampir Bunuh Diri hingga Jadi Atlet Paralimpiade Nasional

Kisah Penyandang Disabilitas, dari Hampir Bunuh Diri hingga Jadi Atlet Paralimpiade Nasional

Nasional
ICW: Tuntutan Ringan terhadap Azis Kuatkan Dugaan KPK Enggan Beri Efek Jera pada Pelaku Korupsi

ICW: Tuntutan Ringan terhadap Azis Kuatkan Dugaan KPK Enggan Beri Efek Jera pada Pelaku Korupsi

Nasional
Buka Suara, Polri Sebut Pelat Polisi Arteria Dahlan untuk Pengamanan

Buka Suara, Polri Sebut Pelat Polisi Arteria Dahlan untuk Pengamanan

Nasional
Polri Limpahkan Berkas Perkara Ferdinand Hutahaean ke Kejari Jakpus

Polri Limpahkan Berkas Perkara Ferdinand Hutahaean ke Kejari Jakpus

Nasional
Pasang Surut Hubungan Megawati dan SBY Lebih dari Satu Dekade, Berawal dari Pilpres

Pasang Surut Hubungan Megawati dan SBY Lebih dari Satu Dekade, Berawal dari Pilpres

Nasional
Din Syamsuddin Berencana Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Din Syamsuddin Berencana Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Panglima Andika Kawal 35 Kasus Hukum yang Menjerat Prajurit TNI

Panglima Andika Kawal 35 Kasus Hukum yang Menjerat Prajurit TNI

Nasional
Apresiasi Megawati Larang Kader PDI-P Interupsi SBY, Politikus Demokrat Singgung Puan

Apresiasi Megawati Larang Kader PDI-P Interupsi SBY, Politikus Demokrat Singgung Puan

Nasional
Kemenkes Ungkap Tantangan Percepat Vaksinasi Lansia, Hoaks hingga Susah Diyakinkan

Kemenkes Ungkap Tantangan Percepat Vaksinasi Lansia, Hoaks hingga Susah Diyakinkan

Nasional
Polri Akan Luncurkan Aplikasi Presisi Polri, Seluruh Layanan dalam Genggaman

Polri Akan Luncurkan Aplikasi Presisi Polri, Seluruh Layanan dalam Genggaman

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan Rp 1,2 Juta ke Pedagang Pasar Baru Tanjung Enim

Jokowi Serahkan Bantuan Rp 1,2 Juta ke Pedagang Pasar Baru Tanjung Enim

Nasional
Panglima Andika Sebut Polemik di Papua-Papua Barat Akan Jadi Masalah yang Selamanya Dihadapi TNI

Panglima Andika Sebut Polemik di Papua-Papua Barat Akan Jadi Masalah yang Selamanya Dihadapi TNI

Nasional
Komisi II Minta KPU Pastikan Tak Ada Lagi Penyelenggara Pemilu Jadi Korban Meninggal

Komisi II Minta KPU Pastikan Tak Ada Lagi Penyelenggara Pemilu Jadi Korban Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.