Jokowi Diminta Bersikap soal Izin Baru Pabrik Semen di Rembang - Kompas.com

Jokowi Diminta Bersikap soal Izin Baru Pabrik Semen di Rembang

Kompas.com - 24/02/2017, 19:44 WIB
Kristian Erdianto Pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur saat ditemui di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pegunungan Kendeng mengecam keras tindakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengeluarkan izin lingkungan yang baru untuk PT Semen Indonesia di wilayah Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang.

Pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang juga anggota koalisi, Muhammad Isnur, meminta Presiden Joko Widodo bersikap atas penerbitan izin baru tersebut.

Pasalnya, kata Isnur, Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk tidak membangun pabrik semen dan mengeluarkan izin tambang di Pegunungan Kendeng sampai ada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHK) yang sedang disusun oleh Kantor Staff Presiden (KSP) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kami mengecam keras Presiden Jokowi yang diam saja dan tidak melakukan tindakan apa pun meski perintahnya diabaikan oleh Gubernur Jawa Tengah," ujar Isnur saat dihubungi, Jumat (24/2/2017).

Isnur menuturkan, sebagai kepala daerah, Ganjar seharusnya mempertimbangkan beberapa aspek dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan daerah dengan mematuhi kebijakan pemerintah pusat.

Dia menilai Ganjar telah membangkang dari perintah Presiden dengan menerbitkan izin lingkungan yang baru.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pegunungan Kendeng pun sudah melakukan beberapa upaya untuk mencegah agar izin tidak dikeluarkan.

Upaya itu di antaranya mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kantor Staf Presiden (KSP) dan Ombudsman Republik Indonesia.

"Selain itu Ganjar harusnya mempertimbangkan kehidupan rakyat yang lebih baik. Hal-hal itu seharusnya menjadi landasan bagi Gubernur Jawa Tengah dalam mengambil keputusan," kata Isnur.

Selain itu, menurut Isnur, Ganjar telah keliru dalam dalam menafsirkan putusan MA.

Dalam konferensi persnya, Ganjar Pranowo mengatakan keputusan mencabut izin lingkungan sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh MA.

Selanjutnya izin lingkungan dapat dilaksanakan apabila PT Semen Indonesia melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi.

Menurut Isnur, amar putusan MA hanya menyebutkan membatalkan dan memerintahkan untuk mencabut, sama sekali tidak ada perintah untuk memperbaiki. Sedangkan terkait perbaikan dan penyempurnaan izin lingkungan tercantum dalam pertimbangan hakim.

Oleh sebab itu penyempurnaan izin tidak bisa dipandang sebagai bagian dari perintah Mahkamah Agung.

Jika merujuk Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dengan demikian, YLBHI menuntut Gubernur Jawa Tengah membatalkan izin lingkungan baru yang telah diterbitkan untuk PT Semen Indonesia.

(Baca juga: Ganjar Dinilai Salah Tafsirkan Putusan MA Terkait Pabrik Semen di Rembang)

Ganjar sebelumnya mengatakan, penerbitan izin lingkungan terbaru ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari tim Komisi Penilai Amdal (KPA).

Tim Komisi Amdal telah menggelar sidang adendum Amdal pada 2 Februari 2017 dengan dihadiri sejumlah pakar, pemerintah, akademisi, perwakilan masyarakat, hingga perwakilan lembaga swadaya masyarakat.

Penerbitan izin tersebut merupakan kebijakan yang dibuat tersendiri atau diskresi pasca-pencabutan izin oleh Mahkamah Agung.

Terkait diskresi yang dibuatnya, Ganjar mengaku sudah melaporkan hal itu kepada Presiden Jokowi, baik sebelum dan setelah kebijakan tersebut dibuat.

(Baca: Ganjar: Diskresi Izin Pembangunan Pabrik Semen Dikirim ke Presiden)

Kompas TV Warga dan Pabrik hanya Berjarak 4 Km


EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Israel Ancam Bakal Serang Sistem Pertahanan Milik Suriah

Israel Ancam Bakal Serang Sistem Pertahanan Milik Suriah

Internasional
Kerahkan Ratusan Polisi di Pulau Bocaray, Duterte Dianggap Berlebihan

Kerahkan Ratusan Polisi di Pulau Bocaray, Duterte Dianggap Berlebihan

Internasional
PKB Nilai Belum Ada Figur Capres yang Tepat Diusung Poros Ketiga

PKB Nilai Belum Ada Figur Capres yang Tepat Diusung Poros Ketiga

Nasional
Kalla Jamin Indonesia Tampung 76 Orang Rohingya yang Terdampar di Aceh

Kalla Jamin Indonesia Tampung 76 Orang Rohingya yang Terdampar di Aceh

Nasional
Ledakan Tiga Bom Bunuh Diri di Pakistan, Enam Polisi Tewas

Ledakan Tiga Bom Bunuh Diri di Pakistan, Enam Polisi Tewas

Internasional
ICW Nilai Setya Novanto Sepatutnya Divonis Seumur Hidup

ICW Nilai Setya Novanto Sepatutnya Divonis Seumur Hidup

Nasional
Sandiaga: Karena Teledor, Banyak Aset DKI Dipermasalahkan secara Hukum

Sandiaga: Karena Teledor, Banyak Aset DKI Dipermasalahkan secara Hukum

Megapolitan
Polisi Serahkan Pencabutan Izin Usaha Diskotek Old City ke Pemprov DKI

Polisi Serahkan Pencabutan Izin Usaha Diskotek Old City ke Pemprov DKI

Megapolitan
PBB Tegaskan Kota Raqa Belum Aman Bagi Para Pengungsi Suriah

PBB Tegaskan Kota Raqa Belum Aman Bagi Para Pengungsi Suriah

Internasional
Kakaknya Diancam Akan Dibunuh, Adik Kwik Kian Gie Transfer Rp 50 Juta kepada Pelaku

Kakaknya Diancam Akan Dibunuh, Adik Kwik Kian Gie Transfer Rp 50 Juta kepada Pelaku

Megapolitan
Pengemudi Ojek Online Minta Kenaikan Tarif, Begini Tanggapan Grab

Pengemudi Ojek Online Minta Kenaikan Tarif, Begini Tanggapan Grab

Megapolitan
Sambutan Amien Rais di Balai Kota Bernada Politis, Ini Kata Sandiaga

Sambutan Amien Rais di Balai Kota Bernada Politis, Ini Kata Sandiaga

Megapolitan
Go-Jek Siap Berdiskusi dengan Pengemudi Ojek 'Online' soal Kenaikan Tarif

Go-Jek Siap Berdiskusi dengan Pengemudi Ojek "Online" soal Kenaikan Tarif

Megapolitan
Amien Rais: Jangan Menggunakan KPK untuk Menghantam Lawan Politik

Amien Rais: Jangan Menggunakan KPK untuk Menghantam Lawan Politik

Megapolitan
Sandiaga: Mungkin Ada Benarnya Apa yang Dikatakan Pak Amien Rais...

Sandiaga: Mungkin Ada Benarnya Apa yang Dikatakan Pak Amien Rais...

Megapolitan

Close Ads X