Kemenpora Akan Konsultasi dengan OCA soal Cabor yang Dibatalkan pada Asian Games 2018

Kompas.com - 29/03/2017, 23:00 WIB
Sesmenpora Gatot S Dewabroto KOMPAS.com / DANI PRABOWOSesmenpora Gatot S Dewabroto
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto mengatakan, Kemenpora telah mengantongi cabang olahraga yang batal dipertandingkan pada Asian Games 2018.

Pemangkasan cabang olahraga itu merupakan perintah dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Tim Pengarah Asian Games 2018.

Dari 42 cabang olahraga yang sebelumnya telah disepakati dengan Dewan Olimpiade Asia (OCA), kini jumlahnya hanya tersisa 36 cabor.

Jumlah tersebut mengikuti jumlah cabor yang dipertandingkan pada event serupa di Incheon, Korea Selatan, sebelumnya.

“Cabang mana saja yang akan di-grounded, itu sudah ada. Hanya saja, kami butuh konsultasi dengan OCA,” kata Gatot, di Kantor Wapres, Rabu (29/3/2017).

Gatot mengatakan, Wapres telah meminta Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Erick Thohir, bersurat ke OCA untuk mendiskusikan persoalan pengurangan jumlah cabang olahraga itu.

Wapres menekankan, dalam penyelenggaraan Asian Games kali ini, aspek efisiensi anggaran diutamakan tanpa mengurangi prestasi masing-masing cabor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Jadi cabor yang akan menjadi pundi-pundi emas bagi Indonesia tidak akan di-delete,” kata dia.

Ia memastikan, enam cabang olah raga yang akan dihapus akan segera diumumkan kepada publik.

“Rencananya pertengahan April. Tetapi kita masih ada waktu (hingga) setahun jelang Asian Games itu (untuk) di-lock (cabornya),” ujar Gatot.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X