Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Algooth Putranto

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI).

"Angsa Emas" Ridwan Kamil

Kompas.com - 29/03/2017, 16:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorBambang Priyo Jatmiko

KOMPAS.com - Pilkada serentak 2018 sudah di depan mata. Pembuka kejutan langsung dimunculkan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang menyatakan dukungan kepada Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk melangkah ke Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Publik Kota Kembang kaget mengingat Walikota ganteng mereka, Ridwan Kamil, biasa disapa Kang Emil pindah ke lain hati. Kita masih ingat pada Pilkada Kota Bandung 2013, Kang Emil adalah profesional yang digaet PKS dan Gerindra.

Kemunculan dan keberhasilan memenangkan Kang Emil menyentak publik mengingat Bandung saat itu adalah kantong Partai Demokrat. Kesuksesan, yang sebetulnya tak terlalu mengejutkan mengingat PKS adalah jawara Pilgub 2008 dan berhasil diulang pada Pilgub 2013. 

Pilgub 2008 adalah sukses besar PKS di Jawa Barat. Hanya menggandeng PAN, PKS berhasil mengantarkan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf menundukkan Danny Setiawan-Iwan Sulandjana (Golkar, Demokrat) maupun pasangan Agum Gumelar - Nu'man Abdul Hakim yang didukung koalisi warna warni (PDI-P, PPP, PKB, PKPB, PBB, PBR dan PDS).

Mesin politik PKS yang efektif kembali dibuktikan saat memenangi Pilgub 2013 ketika hanya menggandeng PPP dan Hanura untuk mendukung petahana Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar yang bertarung melawan koalisi besar Dede Yusuf- Lex Laksamana (Demokrat, PAN, Gerindra, PKB).

Dua partai raksasa lain, Golkar dan PDI Perjuangan memilih untuk bertarung sendiri dan kembali gigit jari. Saat itu Golkar menyorongkan Irianto MS Syafiuddin - Tatang Farhanul sementara PDI Perjuangan mencoba pasangan tak populer Rieke Diah Pitaloka - Teten Masduki.

Kesuksesan Pilgub Jabar terhitung luar biasa mengingat saat itu PKS sedang dirundung masalah yang tidak ringan, ketika Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menjadi pesakitan dalam kasus impor daging sapi dan menyebabkan hasil survei dari sejumlah lembaga menempatkan PKS terpuruk.

Patut dipuji tentu saja kiprah Presiden baru PKS Anis Matta yang langsung turun menemui kadernya. Hasilnya, kader-kader PKS total berjuang memenangkan pasangan yang diusung partainya. Hasilnya tak hanya Jabar yang direbut, Pilgub Sumatra Utara pun menjadi milik PKS.

Padahal saat itu, menjelang hari pemilihan Gubernur Ahmad Heryawan bahkan digoyang dugaan korupsi lewat pembobolan kredit maupun kasus penggelembungan pembangunan kantor Bank Jabar Banten senilai ratusan miliar. Meski perolehan suara anjlok, posisi Jabar 1 masih dalam genggaman.

Namun tahun ini kondisi terlihat berbeda, PKS mendapat tantangan yang tak ringan. Kang Emil yang sukses mencuri hati masyarakat Bandung, bahkan Indonesia secara tegas sudah menyatakan tak kunjung mendapat kepastian dukungan dari PKS untuk menuju kursi Jabar 1.

Ketidakpastian PKS dalam dukungan politis kepada Kang Emil yang terlihat kebelet menuju panggung politik yang lebih tinggi adalah sesuatu yang mudah dipahami mengingat Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam beberapa kali kesempatan mengungkapkan harapan agar PKS mengusung sang istri, Netty Prasetiyani maju sebagai cagub.

Sementara pada sisi lain, wajar jika PKS tidak bisa terburu memberikan tiket mengingat untuk di Jawa Barat, syarat calon yang diusung parpol yakni 20 persen jumlah kursi di DPRD Jabar atau 25 persen perolehan suara parpol atau gabungan parpol. 20 persen itu berarti 20 kursi.

Artinya, ketika tiket diserahkan kepada Kang Emil, PKS yang hanya bermodal 12 kursi sudah harus memiliki kepastian partai mana yang akan diajak berkoalisi. Ketika PKS tak kunjung memberikan kepastian, bisa kita simpulkan Gerindra sebagai calon kuat mitra koalisi dengan modal 11 kursi pun sebetulnya belum nyaman mengusung Kang Emil.

Koalisi PDI-Golkar?

Sampai saat ini, tak bisa dibantah kecerewetan dan kecerdasan Kang Emil dalam berkomunikasi melalui bersosial media—yang diklaim dikelola secara langsung--berperan besar membentuk citra positif bagi PKS dan Gerindra.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com