Kompas.com - 27/03/2017, 19:20 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota tim seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, Harjono, meminta DPR segera memproses nama-nama calon anggota KPU-Bawaslu.

Ia menegaskan bahwa tim seleksi sudah menjalankan tugasnya untuk menyaring dan menyeleksi hingga terpilih 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu.

Kini, adalah tugas DPR untuk menyeleksi hingga terpilih 7 calon anggota KPU dan 5 calon anggota Bawaslu sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

"Sekarang ada legalitas yang bisa dilakukan. Kenapa enggak dilakukan?" kata Harjono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Harjono pun menilai tidak beralasan jika DPR harus menunggu rampungnya revisi Undang-Undang Pemilu untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Ia menegaskan bahwa DPR bisa menggunakan aturan dalam UU Pemilu yang ada saat ini. Apabila nantinya jumlah anggota KPU-Bawaslu dalam UU yang baru bertambah, maka bisa diadakan seleksi lanjutan untuk memilih tambahannya.

"Kan kebutuhan KPU udah ada. Kebutuhan KPU sudah diamanatkan oleh UU yang sekarang berlaku. Dilakukan sekarang. Persoalan yang akan datang kalau pun ada perubahan," ucap Harjono.

Harjono mengingatkan bahwa ketepatan waktu proses seleksi calon KPU-Bawaslu ini akan sangat berpengaruh pada kesuksesan pemilu serentak 2019 mendatang.

Masa jabatan Komisioner KPU-Bawaslu yang sekarang juga akan segera berakhir pada 12 April mendatang.

"Kalau belum ada, nanti tunggu UU Pemilu selesai baru dipilih, dekatnya dengan pelaksanaan pemilu sudah berapa. Enggak ada persiapan," ucap mantan Hakim Mahkamah Konstitusi ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, sebaiknya fit and proper test calon komisioner KPU dan Bawaslu ditunda.

(Baca: Fadli Zon Minta Proses Seleksi Komisioner KPU-Bawaslu Ditunda)

Alasannya, saat ini aspek penyelenggara pemilu tengah digodok dalam pembahasan RUU Pemilu oleh pansus.

"Apakah bisa dilakukan (uji kelayakan dan kepatutan) tujuh orang dulu? Menurut saya, bisa jadi problem. Akan rawan dipersoalkan masyarakat, bahkan digugat," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Kompas TV DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pemilu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Bunuh Brigadir J karena Emosional, Sambo: Hati Saya Sesak sebagai Suami

Sebut Bunuh Brigadir J karena Emosional, Sambo: Hati Saya Sesak sebagai Suami

Nasional
Fadli Zon Sebut Gerindra dan Prabowo Sudah Lama Dekat dengan Ridwan Kamil

Fadli Zon Sebut Gerindra dan Prabowo Sudah Lama Dekat dengan Ridwan Kamil

Nasional
Kondisi Korban Luka Tragedi Kanjuruhan: Patah Tulang dan Baru Bisa Buka Mata Setelah 2 Hari

Kondisi Korban Luka Tragedi Kanjuruhan: Patah Tulang dan Baru Bisa Buka Mata Setelah 2 Hari

Nasional
PKS Sarankan Nama di Luar Internal untuk Dampingi Anies: AHY, Khofifah dan Ganjar

PKS Sarankan Nama di Luar Internal untuk Dampingi Anies: AHY, Khofifah dan Ganjar

Nasional
MIND ID Sabet Sederet Penghargaan Tertinggi Sektor Energi dan Minerba

MIND ID Sabet Sederet Penghargaan Tertinggi Sektor Energi dan Minerba

Nasional
Pakar: Walau Status Pandemi Berubah Jadi Endemi, Kita Harus Tetap Waspada

Pakar: Walau Status Pandemi Berubah Jadi Endemi, Kita Harus Tetap Waspada

Nasional
Jokowi: Saya Minta TGIPF Ungkap Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan Secepatnya

Jokowi: Saya Minta TGIPF Ungkap Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan Secepatnya

Nasional
Cegah Tragedi Kanjuruhan Terulang, Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Audit Stadion Se-Indonesia

Cegah Tragedi Kanjuruhan Terulang, Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Audit Stadion Se-Indonesia

Nasional
Jokowi Sebut FIFA Mau Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

Jokowi Sebut FIFA Mau Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

Nasional
Anies Cari Cawapres, PKS Sebut Sejumlah Nama Kadernya Aher sampai HNW

Anies Cari Cawapres, PKS Sebut Sejumlah Nama Kadernya Aher sampai HNW

Nasional
Megawati Sebut Pertahanan Indonesia Maju Mundur, Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI dan Kepala Staf

Megawati Sebut Pertahanan Indonesia Maju Mundur, Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI dan Kepala Staf

Nasional
Diberi Hak Pilih Cawapres Sendiri oleh Surya Paloh, Anies Baswedan: Memudahkan Kerja Sama

Diberi Hak Pilih Cawapres Sendiri oleh Surya Paloh, Anies Baswedan: Memudahkan Kerja Sama

Nasional
Mencermati Pendampingan Hukum Kasus Ferdy Sambo

Mencermati Pendampingan Hukum Kasus Ferdy Sambo

Nasional
Nasdem Masih Bisa Pertimbangkan Ganjar Jadi Cawapres Anies, asalkan...

Nasdem Masih Bisa Pertimbangkan Ganjar Jadi Cawapres Anies, asalkan...

Nasional
Jokowi: Saya Benar-benar Ingin Tahu Akar Penyebab Tragedi Kanjuruhan

Jokowi: Saya Benar-benar Ingin Tahu Akar Penyebab Tragedi Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.