Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Pansus RUU Pemilu: Mayoritas Partai Inginkan Sistem Terbuka

Kompas.com - 25/03/2017, 16:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Fraksi Nasdem Taufiqulhadi mengungkapkan pilihan untuk sistem pemilu mengerucut kepada proporsional daftar terbuka. 

Itu, kata Taufiqulhadi merupakan hasil rapat antara DPR dan pemerintah.

Menurut Taufiq, meskipun belum diputuskan secara final tetapi sistem tersebut merupakan kehendak mayoritas fraksi di DPR.

"Ada satu partai yang bertahan tertutup. Sementara Golkar dia di antara tertutup dan terbuka. Partai lain terbuka. Sebenarnya ketika Pak Lukman (Edy) terpilih jadi ketua Pansus maka kecenderungannya terbuka, karena semula diproyeksi PDI-P (Ketuanya)," kata Taufiq saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2017).

(Baca: Alasan Pemerintah Usulkan Sistem Pemilu Terbuka Terbatas dalam RUU)

Saat ditanya apakah fraksi yang bersikeras ingin sistem tertutup adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ia enggan menjawab.

Taufiq pun mengatakan untuk mengatasi perbedaan pandangan tersebut seluruh fraksi di DPR perlu melakukan lobi lebih intensif.

Dalam proses lobi, kata Taufiq, yang perlu ditekankan tentu perhitungan aspek positif dan negatif di antara keduanya.

Ia menambahkan, sistem tertutup memang berpotensi membuat pimpinan partai menjadi sangat berkuasa.

(Baca: Sistem Pemilu Terbuka Terbatas Dinilai Bertolak Belakang dengan Reformasi)

Namun di sisi lain partai bisa menempatkan kader terbaiknya di DPR.

Sedangkan sistem terbuka bisa menjadikan ongkos politik di Indonesia semakin besar, tetapi membuat kompetisi menjadi lebih terbuka.

"Jadi dua hal itu nanti yang akan kami pertimbangkan. Tak bisa dilihat salah satu lebih buruk," lanjut Taufiq. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Sebut Penipu Modus “Like-Subscribe” di Youtube Tak Gunakan Data Korban untuk Buka Rekening

Polisi Sebut Penipu Modus “Like-Subscribe” di Youtube Tak Gunakan Data Korban untuk Buka Rekening

Nasional
Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com