Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat "S600 Pullman Guard" Jokowi Mogok

Kompas.com - 22/03/2017, 17:34 WIB

KOMPAS - Mobilitas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama ini dikenal sangat tinggi. Sejak dilantik 20 Oktober 2014, keduanya "tancap gas" untuk memacu kinerja agar "kerja, kerja, dan kerja" yang dicanangkan di awal pemerintahan tidak hanya menjadi slogan belaka, tetapi juga menjadi semangat untuk mencapai hasil nyata.

Kerja keduanya tentu harus ditopang penuh oleh Sekretariat Presiden dan Sekretaris Militer Presiden yang menyediakan dan mendukung mobilitas keduanya.

Selain pesawat kepresidenan, ada juga mobil kepresidenan dan akomodasi lainnya serta perangkat. Mobil kepresidenan menjadi motor utama dalam gerak langkah Presiden dan Wakil Presiden dalam membantu kerja kerasnya.

Ada delapan mobil kepresidenan yang biasa dipakai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jenisnya di antaranya sedan Mercedes-Benz S600 Pullman Guard, Jeep Mercy G 500, dan Mercy Limousine.

Kepala Sekretariat Presiden Darmasyah Djumala, Selasa (21/3), mengatakan, dari delapan mobil kepresidenan, salah satunya kini baru akan dikembalikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah dipinjamkan oleh Sekretariat Negara saat pergantian pemerintah pada Oktober 2014.

Saat ini, tujuh kendaraan kepresidenan ini secara bergantian dipakai Presiden dan Wakil Presiden. "Semua mobil itu dibeli 2007 dan dipakai 2008," ujar Darmasyah.

Dengan usia kendaraan serta intensitas pemakaian yang tinggi, sebenarnya tidak layak untuk standar very very important person (VVIP) sekelas presiden. Namun, Presiden Jokowi belum berkenan mengganti dengan kendaraan baru.

Meskipun ada usulan untuk mengganti mobil kepresidenan, Presiden Jokowi dan Wapres Kalla masih belum mau. Pertimbangannya, kondisi keuangan negara masih belum memungkinkan.

"Karena itu, kami berusaha menjaga perawatan kendaraan secara teratur agar tetap bisa dipakai Presiden dan Wakil Presiden menjalankan tugas-tugasnya," kata Darmasyah.

Namun, sebaik-baiknya perawatan, kendaraan itu tetap "lelah", Setidaknya, empat kali mobil kepresidenan Jokowi mogok saat ditumpangi melakukan kunjungan kerja.

Selain dua kali di Jawa Tengah, juga di Magetan, Jawa Timur. Terakhir kali, saat Presiden akan kembali ke Jakarta menuju Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3) siang.

Mercedes-Benz S600 Pullman Guard "Indonesia 1" yang kerap dinaiki Presiden Jokowi mogok di tengah perjalanan. Waktu itu, Jokowi baru meresmikan PLTG Mempawah.

Saat dimintai komentar mengenai mobil kepresidenan yang mogok, Wapres Kalla mengatakan bahwa mobil yang digunakannya bersama Presiden memang sudah berusia 10 tahun.

Namun, sepanjang dirawat baik, semestinya masa pakainya cukup panjang. Pasalnya, sehari-hari, tidak semua mobil kepresidenan harus menempuh jarak jauh, seperti dalam perjalanan keluar kota.

Kalla mencontohkan, mobil dinasnya lebih banyak digunakan dari rumah ke kantor dan sebaliknya.

"Kecuali kalau ke luar daerah, lain lagi. Tentu harus ada mobil yang lebih baik lagi," ucapnya.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, mobil kepresidenan yang digunakan Presiden Jokowi setidaknya memang sudah empat kali mogok. Kejadian terakhir adalah saat digunakan di Magetan, Jatim, dan saat di Mempawah, Kalbar.

Karena dinilai sudah tua, beberapa staf pernah mengusulkan penggantian. Namun, Presiden Jokowi justru menolaknya mentah-mentah.

"Presiden justru menanyakan, apakah masih ada mobil kepresidenan lainnya yang bisa diperbaiki dan digunakan," ujar Pramono.

Saat mobil kepresidenan mogok, tentu yang harus diantisipasi Paspampres, Sekpres, serta Sesmil tidak hanya mobil cadangan, tetapi juga keamanan terhadap Presiden-Wapres.

(NDY/INA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Maret 2017, di halaman 3 dengan judul "Saat "S600 Pullman Guard" Jokowi Mogok".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com