Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Mobil "Butut" Presiden

Kompas.com - 22/03/2017, 08:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi mobil dinas Presiden Joko Widodo dinilai sudah kritis lantaran sudah beberapa kali mogok. Namun, Jokowi belum mau mengganti mobil sudah berusia 10 tahun itu.

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyebut bahwa setidaknya lima kali Presiden Jokowi mesti turun dan ganti mobil di sela kunjungan kerja lantaran mobil VVIP mogok di jalan.

"Empat atau lima kali itu yang ketika Presiden naik di mobil itu ya. Belum dihitung saat Presiden tidak sedang menaiki mobil itu, mungkin juga pernah mogok," ujar Bey di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

(Baca: SBY: Mobil Itu Diantar Sendiri ke Rumah Saya, Tidak Salah)

Peristiwa terbaru terjadi pada Sabtu, 18 Maret 2016 lalu. Di sela perjalanan dari Kabupaten Mempawah menuju Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, torsi mobil Mercedes Benz S-600 hitam berpelat RI-1 melemah.

Sedalam apapun sang sopir menginjak pedal gas, mobil tidak dapat melaju hingga Paspampres menyatakan mobil tidak dapat melanjutkan perjalanan. Presiden dan Ibu Negara Iriana turun dan pindah ke mobil cadangan, Toyota Alphard.

"Beliau pindah, pindah saja. Berjalan saja seperti biasa," ujar Bey.

Diperbaiki, bukan ganti baru

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku, berkali-kali ia mencoba membujuk Presiden Jokowi untuk mengganti mobil yang sudah berusia sekitar 10 tahun tersebut. Namun, berkali-kali pula ia ditolak.

"Kalau ditanya, Presiden selalu bilang, 'enggak usah', 'ngapain?' atau 'enggak apa-apa kok'. Begitu terus," ujar Pratikno di Kompleks Istana Presiden, Selasa.

Sebenarnya, pengadaan mobil dinas kepresidenan tidak mesti menunggu keputusan Presiden. Sebagai kepala negara, mobil merupakan bagian dari pengamanan yang memiliki standard ketat dan kaku.

Oleh sebab itu, jika kajian internal menyatakan Presiden mesti menggunakan mobil baru, pengadaan mutlak dilakukan.

(Baca: Istana: Ada Urgensi Luar Biasa untuk Pembaruan Mobil Dinas Presiden)

"Nah, kalau saya melihat ada urgensi luar biasa pembaruan mobil dinas ini. Enggak perlu disetujui Presiden sebenarnya pengadaan bisa, Keputusan menteri saja selesai," ujar Pratikno.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Jokowi masih menganggap mobil itu masih bisa digunakan. Sehingga solusi dari setiap mogok adalah masuk bengkel, bukan ganti mobil.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com