JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar berencana menggelar Rapat Konsultasi Nasional pada 21 hingga 22 Maret Bali.
Rapat tersebut bakal dihadiri pengurus pusat, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Golkar perwakilan daerah provinsi se-Indonesia.
Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah membahas persiapan Pilkada Serentak 2018 dan 2019.
"Dalam rapat konsultasi nanti juga akan dibahas masalah-masalah," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2017).
(Baca: Rapat Konsultasi, DPP Partai Golkar Minta Nasihat Dewan Pembina)
Keputusan untuk menggelar Rapat Konsultasi Nasional didapatkan dari hasil rapat pengurus harian DPP Partai Golkar Rabu (15/3/2017).
Selanjutnya, Golkar juga berencana menggelar Rapat Pimpinan Nasional. Namun, belum ditetapkan secara resmi kapan Rapimnas digelar.
Untuk sementara, Rapimnas direncanakan berlangsung pada akhir April.
"Nanti akan kami bicarakan di rapat konsultasi nasional," ucapnya.
Idrus membantah jika dua rapat besar tersebut diagendakan karena adanya kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeret nama sejumlah politisi Partai Golkar, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
(Baca: Akhir April, Partai Golkar Gelar Rapimnas)
Idrus menjelaskan, Golkar di bawah kepengurusan Setya Novanto baru sekali menggelar Rapimnas, yaitu pada 28 Juli lalu.
"Kalau pun Rapimnas sama sekali tidak bahas e-KTP karena sudah ada sikap Partai Golkar bahwa kami menghormati proses hukum yang ada," kata dia.