Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Konsultasi, DPP Partai Golkar Minta Nasihat Dewan Pembina

Kompas.com - 16/03/2017, 15:12 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar rapat konsultasi dengan Dewan Pembina Partai, Kamis (16/3/2017) siang.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menuturkan, rapat tersebut merupakan rapat rutin yang dilaksanakan sekali dalam tiga bulan.

Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Dewan Pembina berhak memberikan saran dan respons terhadap berbagai hal yang terjadi dan berkaitan dengan partai.

"Tentu tidak lepas dari masalah-masalah yang terkait dinamika politik mutakhir yang akan kami (DPP) jelaskan semua," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis.

Terlihat hadir Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang berjalan berdampingan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Idrus menambahkan, salah satu pembahasan yang diutamakan adalah terkait pilkada serentak.

Saat disinggung apakah akan turut dibahas masalah usulan penyelenggaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Idrus membantahnya. Ia menegaskan, rapat tersebut dilaksanakan untuk merespons masalah-masalah yang ada.

"Sama sekali tidak ada (usulan Munaslub) karena memang enggak pernah ada wacana dan keinginan itu. Sehingga keseluruhan keluarga Partai Golkar tetap solid," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar, Kahar Muzakir menuturkan, pertemuan hari ini kemungkinan juga akan menyepakati bahwa Golkar tak akan melaksanakan Munaslub.

Sekalipun terdapat persoalan hukum yang menimpa sejumlah kadernya terkait kasus dugaan korupsi e-KTP, termasuk Ketua Umum Setya Novanto.

"Sepakat tidak ada Munaslub. Di koran-koran sudah ada beritanya, kan? Kemarin kan belum ketemu. (Ini) resmi lah menyampaikan masing-masing," kata Kahar.

Kompas TV Dewan Pakar Partai Golkar Berharap Kader Tetap Solid
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com