Kompas.com - 15/03/2017, 05:30 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso meminta agar DPR tidak menindaklanjuti usulan hak angket penyidikan e-KTP.

Ia juga meminta agar DPR menghentikan sosialisasi revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hak angket itu sah saja. Karena itu hak yang melekat pada anggota dewan. Tapi saya tidak menyarankan hal itu karena akan berimplikasi bahwa DPR reaktif terhadap penyidikan KPK," kata Priyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

(Baca: Ini Alasan Fahri Hamzah Usulkan Hak Angket Kasus E-KTP)

Selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, ia juga meminta partainya tak menindaklanjuti usulan hak angket yang disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Ia pun mengaku telah menyampaikan saran tersebut kepada Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Begitu pula dengan sosialisasi revisi Undang-undang KPK, Priyo juga telah menyarankan Novanto agar DPR tak melanjutkan sosialisasi tersebut. Ia menilai saat ini tidak tepat bagi DPR jika meneruskan sosialisasi revisi Undang-undang KPK di tengah proses persidangan kasus korupsi e-KTP.

(Baca: Revisi UU KPK Kembali Mencuat setelah Ramai Kasus E-KTP, Ada Apa?)

"Kalau hak angket dilanjutkan nanti masyarakat bisa menyimpulkan, lho kok ternyata begini. DPR pasti akan jadi samsak dan dikritik habis-habisan," tutur Priyo.

"Begitu juga dengan sosialisasi revisi Undang-undang KPK. Kalau nantinya mengarah pada revisi dan pemerintah secara tegas menolak, DPR bisa KO (knocked out)," lanjut Priyo.

Sebelumnya DPR gencar melakukan sosialisasi revisi Undang-undang KPK sebulan sebelum berlangsungnya persidangan kasus korupsi e-KTP.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Badan Keahlian DPR. Hal itu oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dinilai sebagai bentuk serangan balik DPR kepada KPK.

Tak lama berselang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan hak angket untuk menginvestigasi proses penyidikan KPK dalam mengusut kasus korupsi e-KTP.

Kompas TV Membongkar Kasus Megaproyek E-KTP (Bag 2)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

Nasional
Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

Nasional
Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina

Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Disahkan: Antara Mitos Kesejahteraan dan Kuasa Jakarta di Bumi Cenderawasih

3 Provinsi Baru di Papua Disahkan: Antara Mitos Kesejahteraan dan Kuasa Jakarta di Bumi Cenderawasih

Nasional
BERITA FOTO: Suasana Pertemuan Jokowi dan Vladimir Putin di Kremlin

BERITA FOTO: Suasana Pertemuan Jokowi dan Vladimir Putin di Kremlin

Nasional
Temui Zelensky-Putin, Jokowi Dinilai Ingin Dikenang sebagai Pemimpin yang Damaikan Konflik

Temui Zelensky-Putin, Jokowi Dinilai Ingin Dikenang sebagai Pemimpin yang Damaikan Konflik

Nasional
DPR Sebut Ada Wacana Pembentukan Badan Pengawas untuk Ganja Medis

DPR Sebut Ada Wacana Pembentukan Badan Pengawas untuk Ganja Medis

Nasional
Prabowo Sambut Kedatangan Jokowi di Bandara Abu Dhabi Usai dari Eropa

Prabowo Sambut Kedatangan Jokowi di Bandara Abu Dhabi Usai dari Eropa

Nasional
Tingginya Biaya Politik dan Potensi Korupsi yang Ditimbulkan...

Tingginya Biaya Politik dan Potensi Korupsi yang Ditimbulkan...

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Etik Lili Pintauli pada 5 Juli

Dewas KPK Gelar Sidang Etik Lili Pintauli pada 5 Juli

Nasional
Menlu Negara G20 Bakal Hadiri Pertemuan Para Menlu, Mayoritas secara Fisik

Menlu Negara G20 Bakal Hadiri Pertemuan Para Menlu, Mayoritas secara Fisik

Nasional
Melihat Alasan Jokowi 'Nekat' Datangi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang

Melihat Alasan Jokowi "Nekat" Datangi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang

Nasional
RI-UEA Teken Protokol Kerja Sama Pengembangan Industri Pertahanan

RI-UEA Teken Protokol Kerja Sama Pengembangan Industri Pertahanan

Nasional
Tiba di Abu Dhabi, Jokowi Segera Bertemu Investor dan Pebisnis UEA

Tiba di Abu Dhabi, Jokowi Segera Bertemu Investor dan Pebisnis UEA

Nasional
'Yang Bisa Menghentikan Saya Cuma Satu, Allah SWT, Melalui Kematian'

"Yang Bisa Menghentikan Saya Cuma Satu, Allah SWT, Melalui Kematian"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.