Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Nezar Patria Kader PKI, Alfian Tanjung Minta Maaf

Kompas.com - 08/03/2017, 15:39 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA) Alfian Tanjung menanggapi somasi yang dilayangkan oleh Anggota Dewan Pers Nezar Patria.

Somasi itu terkait pernyataan Alfian yang menuding Nezar sebagai kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

Setelah menerima surat teguran tersebut, Alfian mengaku salah dan keliru dengan menyebut Nezar sebagai kader PKI saat berceramah di beberapa komunitas pengajian.

"Di sini saya datang untuk menyatakan kekeliruan dan permohonan maaf saya kepada Pak Nezar dan kepada masyarakat luas yang mungkin telah mendapatkan persepsi yang keliru," ujar Alfian di kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).

(Baca: Nezar Patria Somasi Dosen yang Menyebut Dirinya Kader PKI)

kompas.com/dani prabowo Anggota Dewan Pers Nezar Patria
Alfian menuturkan, setelah Nezar mengirimkan somasi dan bertemu dengan tim pengacara, dia sempat kembali memeriksa data nama-nama yang dia sebut sebagai kader PKI.

Dari penelusuran serta konfirmasi langsung kepada Nezar, dia menyimpulkan adanya kekeliruan dalam data nama tersebut.

Latar belakang Nezar Patria yang pernah menjadi aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), kata Alfian, menjadi salah satu dasar tuduhannya kepada Nezar.

"Setelah saya mencoba menelusuri secara mendalam ternyata ada kekeliruan data nama yang saya sebutkan dalam ceramah. Memang pada masa lalu beliau adalah seorang aktivis PRD. Tapi dalam bab PKI yang tersemat dalam pernyataan saya, itu merupakan sebuah kesalahan," kata Alfian.

"Jadi kesimpulannya bahwa secara tegas saya katakan bahwa saya keliru dan saya cabut sebutan itu kepada beliau. Saya nyatakan beliau bukan menjadi bagian yang saya ceramahkan itu (kader PKI)," ucapnya.

Selain itu, Alfian juga mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut Nezar pernah memimpin rapat PKI di Istana Negara.

"Kedua, yang berhubungan dengan Istana, secara fisik, praktik dan interaksi, beliau tidak ada dalam kegiatan secara aktivitas di istana," ungkap Alfian.

Pada kesempatan yang sama, Nezar mengapresiasi sikap Alfian yang mengakui kesalahannya itu.

Dia berharap sikap Alfian bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat luas agar berhati-hati dalam menyebarkan berita yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Saya ucapkan terima kasih atas sikap terbuka dan kesatria Pak Alfian, mengakui kesalahan dalam memaparkan data dan dalam mengutip sejumlah nama saat pengajian itu, termasuk nama saya salah satunya," ujar Nezar.

Sebelumnya, Video Alfian Tanjung yang menyebut sejumlah nama pejabat negara sebagai kader PKI sempat viral di media sosial.

Hal tersebut dia katakan saat memberikan ceramah di sejumlah pengajian, salah satunya di sebuah masjid di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com