Kompas.com - 26/02/2017, 17:26 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maimunah mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap PT Freeport Indonesia.

Jika perusahaan asal Amerika Serikat tersebut tidak mau taat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba beserta aturan turunannya, maka pemerintah Indonesia harus memberikan sanksi tegas.

"Bukan malah melonggarkan peraturannya. Pemerintah harus tegas ya. Bahkan bisa saja aktivitas pertambangannya dihentikan sementara. Indonesia tetap bisa sejahtera kok tanpa Freeport," ujar Siti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (26/2/2017).

Aktivis Jatam lainnya, Merah Djohansyah menambahkan, aktivitas PT Freeport selama hampir setengah abad di bumi Papua memang sudah sangat merusak. Freeport dianggap telah merusak tatanan sosial masyarakat adat hingga merusak lingkungan.

Ia memiliki data, terdapat lima sungai di Papua yang rusak karena dialiri limbah pertambangan.

(Baca: Wapres: Perundingan dengan Freeport Tinggal Tunggu Waktu)

"Kami punya foto udara salah satu dari lima sungai itu sejak tahun 2008 sampai 2015. Kondisinya yang rusak tidak pernah menjadi perbincangan selama kita bicara masalah Freeport," ujar Merah.

"Belum lagi kita bicara energi. Di sana pasti bahan bakarnya dari batu bara. Coba bayangkan kerusakan lingkungan di Papua itu bukan hanya air bersih hilang, namun penggunaan energi kotor ternyata masih berlangsung kegiatannya," lanjut dia.

Merah pun meminta pemerintah bertindak tegas terhdap keberadaan PT Freeport Indonesia. Ia juga yakin dunia internasional mendukung pemberian sanksi pemerintah Indonesia kepada Freeport.

"Kita bisa melandaskan diri pada resolusi majelis umum PBB tentang kedaulatan pengelolaan sumber daya alam. Pakai itu saja. Berikan sanksi, pulihkan alam Papua," ujar dia.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Nasional
Saat Teriakan 'Puan Presiden' Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Saat Teriakan "Puan Presiden" Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Nasional
Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Nasional
Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Nasional
Kenang Buya Syafii, Gus Halim: Beliau Salah Satu Tokoh Penggiat Toleransi di Indonesia

Kenang Buya Syafii, Gus Halim: Beliau Salah Satu Tokoh Penggiat Toleransi di Indonesia

Nasional
Kenangan Franz Magnis Suseno soal Buya Syafii Maarif: Beliau Selalu Penuh Perhatian, Seorang Sahabat Betul

Kenangan Franz Magnis Suseno soal Buya Syafii Maarif: Beliau Selalu Penuh Perhatian, Seorang Sahabat Betul

Nasional
Hasto Pastikan Tak Ada Keretakan antara PDI-P dan Ganjar Pranowo

Hasto Pastikan Tak Ada Keretakan antara PDI-P dan Ganjar Pranowo

Nasional
Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Nasional
Minggu, PKS Gelar Acara Milad di Istora, Belasan Ribu Kader dan Simpatisan Disebut Bakal Hadir

Minggu, PKS Gelar Acara Milad di Istora, Belasan Ribu Kader dan Simpatisan Disebut Bakal Hadir

Nasional
Saat Buya Syafii 'Jewer' Jokowi karena Terlalu Lambat Bersikap...

Saat Buya Syafii "Jewer" Jokowi karena Terlalu Lambat Bersikap...

Nasional
Komnas HAM Sebut Kasus 40 Petani Sulit Tuntas jika Gunakan Pendekatan Kekerasan

Komnas HAM Sebut Kasus 40 Petani Sulit Tuntas jika Gunakan Pendekatan Kekerasan

Nasional
PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.