Wapres Harap Persoalan dengan PT Freeport Tak Sampai di Arbitrase

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap persoalan antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah RI tak sampai ke ranah arbitrase.

Menurut Wapres, penyelesaian masalah sebaiknya mengedepankan perundingan hingga tercapai kesepakatan bersama.

“Kita mendorong perundingan. Kita tidak ingin suasana investasi di Indonesia bermasalah karena masalah Freeport ini,” kata Wapres saat berbicara dengan awak media dalam perjalanan menuju Jakarta, usai menghadiri World Ocean Summit 2017 di Nusa Dua, Bali, Kamis (23/2/2017).

(Baca: Fahri Hamzah: Soal Freeport, Pemerintah Enggak Usah "Gagah-gagahan")

Dalam upaya perundingan tersebut, Wapres menegaskan, Freeport harus menyesuaikan dengan dua kepentingan, yakni kepentingan nasional dan suasana investasi.

Kepentingan nasional harus menjadi hal utama, karena itu dalam proses pengelolaan sumber daya alam tersebut, pihak pengelola harus memberikan keuntungan besar bagi rakyat Indonesia.

“Tapi di lain pihak kita ingin suasana atau investasi itu tetap menarik. Oleh karena itu di Indonesia tidak semena-mena, semuanya harus berdasarkan undang-undang,” ujarnya.

Wapres menambahkan, perundingan dengan PT Freeport Indonesia, bukan kali ini saja terjadi.

Ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih dipimpin Sudirman Said, perundingan juga telah dimulai. Sebagian besar persoalan yang mengemuka pada saat itu telah dirampungkan.

(Baca: )Jokowi: Kalau Freeport Sulit Diajak Berunding, Saya Akan Bersikap

Kini, proses perundingan tinggal dilanjutkan agar ditempuh kesepahaman yang sama.

“Karena ini kan walau pun ganti menterinya, tetap pemerintahnya satu. Jadi, tidak boleh kita mengubah-ubah begitu dan ini sudah kita setujui,” kata dia.

“Kemarin, saya sudah bicara dengan Presiden, dengan Jonan (Menteri ESDM), kemudian tadi bicara dengan Pak Luhut agar ini diatur perundingan yang baik lah,” lanjut dia.