Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/02/2017, 19:46 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon berharap ke depannya, proyek-proyek penting pemerintah, terutama proyek terkait data kependudukan, tak terlalu banyak melibatkan pihak swasta asing.

"Mestinya proyek-proyek seperti ini bisa lebih transparan, akuntabel. Apalagi KTP ini kan pendataan kependudukan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Jika terlalu banyak swasta atau asing yang dilibatkan, kata dia, akses-akses data kependudukan bisa terancam. Sehingga seharusnya ditangani oleh negara secara maksimal.

(Baca: Sejumlah Anggota DPR Serahkan Uang ke KPK Terkait Kasus E-KTP)

Keterlibatan pihak asing dalam proyek e-KTP terlihat dari subkontraktor yang merupakan perusahaan asal Amerika Serikat. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui bahwa perusahaan asingg itu memegang data kependudukan seluruh warga negara Indonesia.

Polemik soal e-KTP tak hanya berhenti di situ. Belakangan di balik proyek triliunan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium dugaan korupsi.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua pejabat di Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka. KPK telah memeriksa sekitar 280 saksi yang diduga mengetahui dan ikut terlibat dalam proyek pengadaan.

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun. Namun, terdapat kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun. KPK menduga sejumlah anggota DPR ikut menerima aliran dana dalam proyek tersebut.

Saat disinggung hal tersebut, Fadli menyatakan para anggota dewan yang sudah menerima aliran dana terkait protek e-KTP bisa mengembalikannya ke KPK. Namun, dia meminta agar stigma negatif soal gratifikasi ini tak ditujukan kepada semua anggota dewan.

"Ini kan terjadi pada periode lalu, ya. Menyangkut masalah itu sudah menyangkut individu. Apalagi itu dibicarakan di Komisi. Belum tentu juga yang lain tahu," tutur dia.

Kompas TV Setya Novanto & Anas Urbaningrum Diperiksa soal E-KTP

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggapi Hasil Survei Litbang 'Kompas', Mahfud: Tak Apa-apa, Survei Tiap Saat Berubah

Tanggapi Hasil Survei Litbang "Kompas", Mahfud: Tak Apa-apa, Survei Tiap Saat Berubah

Nasional
TPN Bakal Perkuat Asosiasi Ganjar dengan Jokowi Demi Genjot Elektabilitas

TPN Bakal Perkuat Asosiasi Ganjar dengan Jokowi Demi Genjot Elektabilitas

Nasional
Percepat Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala BKKBN Imbau Seluruh Satker Input RUP 2024

Percepat Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala BKKBN Imbau Seluruh Satker Input RUP 2024

Nasional
KPU Larang Pendukung Bawa Atribut Kampanye ke Arena Debat Capres

KPU Larang Pendukung Bawa Atribut Kampanye ke Arena Debat Capres

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Umumkan Jubir Sebanyak 45 Orang

TPN Ganjar-Mahfud Umumkan Jubir Sebanyak 45 Orang

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Luncurkan Merchandise Resmi untuk Galang Dana Kampanye

TPN Ganjar-Mahfud Luncurkan Merchandise Resmi untuk Galang Dana Kampanye

Nasional
KPU Klaim Debat Besok Lebih Banyak Interaksi Antar Capres

KPU Klaim Debat Besok Lebih Banyak Interaksi Antar Capres

Nasional
Survei Poltracking Indonesia: Elektabilitas Prabowo-Gibran 45,2 Persen, Ganjar-Mahfud 27,3 Persen, Anies-Cak Imin 23,1 Persen

Survei Poltracking Indonesia: Elektabilitas Prabowo-Gibran 45,2 Persen, Ganjar-Mahfud 27,3 Persen, Anies-Cak Imin 23,1 Persen

Nasional
Wiranto Heran Dugaan Pelanggaran HAM Prabowo Diungkit Terus

Wiranto Heran Dugaan Pelanggaran HAM Prabowo Diungkit Terus

Nasional
Kementerian KP Gelar Pasar Ikan Hias Digital, Tampilkan Lebih dari 40 Jenis Ikan Hias Eksotis

Kementerian KP Gelar Pasar Ikan Hias Digital, Tampilkan Lebih dari 40 Jenis Ikan Hias Eksotis

Nasional
TikTok Shop Buka Lagi, Menkominfo: Yang Penting Ada Komitmen Dukung UMKM

TikTok Shop Buka Lagi, Menkominfo: Yang Penting Ada Komitmen Dukung UMKM

Nasional
Elektabilitas Muhaimin Terendah Versi Litbang Kompas, Jubir Anies-Muhaimin: Cak Imin Santai Saja

Elektabilitas Muhaimin Terendah Versi Litbang Kompas, Jubir Anies-Muhaimin: Cak Imin Santai Saja

Nasional
Rundown Debat Capres Besok, Ada 4 Segmen untuk Saling Menanggapi

Rundown Debat Capres Besok, Ada 4 Segmen untuk Saling Menanggapi

Nasional
Rafael Alun Dihukum Bayar Uang Pengganti 18,9 Miliar

Rafael Alun Dihukum Bayar Uang Pengganti 18,9 Miliar

Nasional
Bekerja untuk Berkarya

Bekerja untuk Berkarya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com