Dugaan Pengiriman E-KTP Palsu, Kemendagri Koordinasi dengan Bea Cukai

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan terkait dugaan pengiriman KTP elektronik (e-KTP) palsu dari luar negeri.

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Direktur Pendaftaran Penduduk Drajat Wisnu Setyawan telah mendatangi Dirjen Bea dan Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur sejak pukul 08.00 WIB.

"Benar terdapat pengiriman barang cetakan dari Kamboja. Barang itu dikirim melalui jasa pengiriman FEDEX melalui Bandara Soekarno Hatta," kata Zudan melalui pesan singkat, Kamis (9/2/2017).

Zudan menuturkan, sesuai prosedur pemeriksaan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, barang tersebut dipindai melalui pemindai x-ray.

Selain e-KTP, barang lain yang ada di dalam kardus itu adalah buku tabungan dan kartu ATM serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Adapun rinciannya adalah 36 lembar cetakan KTP elektronik, 32 lembar kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu ATM.

"Karena dicurigai bahwa barang cetakan tersebut merupakan dokumen yang dipalsukan, maka barang tersebut disita dan dilakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut," ucap Zudan.

Informasi mengenai e-KTP palsu itu beredar di media sosial dan dikhawatirkan sebagian kalangan akan digunakan untuk melakukan kecurangan dalam pilkada serentak.

Namun, Zudan memastikan bahwa e-KTP palsu itu tidak dapat digunakan untuk memilih di tempat pemungutan suara. Sebab, ada pembaca cip kartu (card reader) yang digunakan di TPS.

Selain itu, ada sistem pengawasan berlapis di TPS untuk mencegah kecurangan.

"Ada saksi, pengawas, dan masyarakat yang saling mengenal. E-KTP dan surat keterangan hanya digunakan di satu jam terakhir, pukul 12.00-13.00 untuk pemilih yang belum terdaftar di DPT (daftar pemilh tetap)," ujar Zudan.

Dukcapil juga akan buka layanan pada hari-H penyelenggaraan pilkada untuk mengecek nomor induk kependudukan (NIK) dari TPS jika ada hal yang mencurigakan.

"Caranya, difoto KTP elektroniknya, dan kirim ke WA (pesan WhatsApp) Dukcapil setempat. Segera Dukcapil cek ke database dan hasilnya dikirim kembali ke petugas di TPS," ujar Zudan.