Antisipasi Konflik Pilkada di Daerah Teralihkan Isu Pilkada Jakarta

Kompas.com - 09/02/2017, 17:49 WIB
Kiri ke kanan: Moderator, Peneliti Papua Resourches YLBHI Amiruddin Al Rahab, Peneliti Perludem Titi Anggraini, dan Anggota Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abdul Ghofur dalam diskusi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017). Fachri FachrudinKiri ke kanan: Moderator, Peneliti Papua Resourches YLBHI Amiruddin Al Rahab, Peneliti Perludem Titi Anggraini, dan Anggota Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abdul Ghofur dalam diskusi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu Abdul Ghofur menilai, sejumlah daerah yang rawan konflik dalam penyelenggaraan pilkada 2017 perlu menjadi perhatian.

Tiga dari sejumlah daerah yang paling rawan konflik, di antaranya adalah Aceh, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Ghofur, antisipasi kerawanan konflik di tiga daerah tersebut kurang dapat perhatian publik lantaran tertutup dengan dinamika pilkada di DKI Jakarta.

"Konflik kekerasan ini tertutup dengan soal-soal pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta," kata Ghofur dalam diskusi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017).

"Jadi ini saya kira isu menarik untuk didiskusikan. Saya berharap, daerah-daerah di Aceh, Papua, dan Papua Barat mendapatkan perhatian dari sisi konflik," ucapnya.

Menurut Ghofur, tren konflik kekerasan selama penyelenggaraan pilkada berangsur menurun sejak 2009 hingga pilkada serentak periode pertama, yakni 2015.

Tetapi pada pilkada serentak periode kedua, yakni 2017, Bawaslu memperkirakan angka konflik kekerasan akan meningkat.

"Jadi pada 2015 itu cenderung turun sekali, tapi 2017 ini menyimpan potensi yang cukup tinggi berdasarkan pengamatan kami," kata dia.

Misalnya, di Aceh. Ada sejumlah wilayah yang kali ini menggelar pilkada serentak dan berpotensi muncul konflik kekerasan, yakni di Kabupaten/Kota Pidie, Aceh Utara, Bireun, dan Aceh Timur.

Empat wilayah ini, kata Ghofur, perlu diwaspadai karena merupakan basis wilayah mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketok Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketok Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Nasional
Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Nasional
Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Nasional
Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Nasional
DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.