Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harian Kompas Dapat Penghargaan Pelopor Humanisme Kebangsaan

Kompas.com - 08/02/2017, 21:12 WIB

AMBON, KOMPAS.com - Harian Kompas mendapat penghargaan sebagai media pelopor humanisme kebangsaan. Penghargaan diberikan dalam rangkaian Hari Pers Nasional di Ambon, Maluku, Rabu (8/2/2017) malam. 

Humanisme kebangsaan adalah nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan dalam bingkai Indonesia sebagai bangsa. Kompas sejak awal berdirinya bercita-cita menjadi koran yang inklusif, mengatasi semua golongan, dan menjadi suara bagi masyarakat Indonesia.

Pandangan tentang humanisme kebangsaan dapat diikuti secara konsisten dalam tajuk rencana yang ditulis oleh pendiri harian Kompas Jakob Oetama. Nilai itu kemudian diwariskan secara turun temurun kepada generasi-generasi penulis tajuk berikutnya. 

Tajuk Kompas pertama yang tercatat mengangkat tema humanisme adalah yang dimuat pada 10 Juni 1969 dengan judul "Humanisme Pancasila".

Dalam tajuk itu ditulis, "Tanggapan yang menonjolkan perbedaan, melupakan persamaan yang amat fundamental. Yaitu bahwa si A, si B, dan si C yang berbeda suku bangsa, keturunan, agama, tingkatan sosial, semuanya adalah manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang mempunyai martabat sama, memiliki satu aspirasi yaitu membuat dirinya dan sesamanya menikmati kesejahteraan di Indonesia."

Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Rikard Bagun dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa cita-cita Jakob Oetama tidak hanya disuarakan Kompas, tapi juga diwujudkan di kantor Kompas di Palmerah.

"Kompas adalah Indonesia kecil. Di tempat kita ada perwakilan dari Sabang hingga Merauke," kata Rikard.

Selain Harian Kompas, penghargaan juga diberikan kepada Majalah Tempo sebagai pelopor jurnalisme investigasi, Femina (pelopor media wanita), dan Radio Suara Surabaya (pelopor jurnalisme warga).

Puncak peringatan Hari Pers Nasional akan dilangsungkan Kamis (9/2/2016) di Lapangan Tantui, Ambon. Presiden Joko Widodo sudah bertolak dari Jakarta untuk menghadiri acara tersebut. Baca: Hadiri Peringatan Hari Pers Nasional 2017, Presiden Jokowi Bertolak ke Ambon

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com