Syarat Bebas HIV/AIDS bagi Calon Penerima Beasiswa LPDP Kemungkinan Dihapus

Kompas.com - 08/02/2017, 10:39 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Persyaratan bebas AIDS/HIV bagi calon pendaftar beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kemungkinan akan dicabut.

Demikian diungkapkan Direktur LPDP Eko Prasetyo, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

"Kemungkinan akan seperti itu (dicabut). Tapi kami akan melaporkan ke Menkeu terlebih dahulu," ujar Eko.

Ia menjanjikan keputusan dicabut atau tidaknya syarat tersebut akan disampaikan dengan segera karena Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan mempercepat pemberian beasiswa.

(Baca: Syarat Kesehatan bagi Pendaftar Beasiswa LPDP Bukan untuk Mendiskriminasi)

Eko mengapresiasi masukan dari sejumlah elemen warga negara soal syarat bebas HIV/AIDS bagi pendaftar beasiswa LPDP.

"Saya rasa itu masukan yang baik dari masyarakat supaya pemerintah itu nanti bisa menyempurnakan policy yang lebih bagus. Yang penting itu, semangat kami tidak ada diskriminasi," ujar Eko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku, belum mengetahui pasti ada syarat bebas AID/HIV bagi seluruh calon peserta beasiswa dari LPDP. 

Syarat kesehatan bagi calon penerima beasiswa LPDP, menurut dia, seharusnya tak dianggap sebagai perlakukan diskriminatif.

"Memang kalau dari sisi proses, ada yang disebut syarat kesehatan. Ya tapi itu tidak berarti kami melakukan diskriminasi. Kita lihat dulu kasusnya seperti apa dan bagaimana," ujar Sri.

Berdasarkan booklet beasiswa LPDP yang didapatkan Kompas.com, syarat bebas dari penyakit HIV/AIDS tercantum dalam syarat nomor 8 yang merupakan syarat umum.

Bunyi persyaratan itu, "Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan yang menyatakan pendaftar bebas dari HIV/AIDS, TBC dan narkoba".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.