Syarat Bebas HIV/AIDS bagi Calon Penerima Beasiswa LPDP Kemungkinan Dihapus

Kompas.com - 08/02/2017, 10:39 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Persyaratan bebas AIDS/HIV bagi calon pendaftar beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kemungkinan akan dicabut.

Demikian diungkapkan Direktur LPDP Eko Prasetyo, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

"Kemungkinan akan seperti itu (dicabut). Tapi kami akan melaporkan ke Menkeu terlebih dahulu," ujar Eko.

Ia menjanjikan keputusan dicabut atau tidaknya syarat tersebut akan disampaikan dengan segera karena Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan mempercepat pemberian beasiswa.

(Baca: Syarat Kesehatan bagi Pendaftar Beasiswa LPDP Bukan untuk Mendiskriminasi)

Eko mengapresiasi masukan dari sejumlah elemen warga negara soal syarat bebas HIV/AIDS bagi pendaftar beasiswa LPDP.

"Saya rasa itu masukan yang baik dari masyarakat supaya pemerintah itu nanti bisa menyempurnakan policy yang lebih bagus. Yang penting itu, semangat kami tidak ada diskriminasi," ujar Eko.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku, belum mengetahui pasti ada syarat bebas AID/HIV bagi seluruh calon peserta beasiswa dari LPDP. 

Syarat kesehatan bagi calon penerima beasiswa LPDP, menurut dia, seharusnya tak dianggap sebagai perlakukan diskriminatif.

"Memang kalau dari sisi proses, ada yang disebut syarat kesehatan. Ya tapi itu tidak berarti kami melakukan diskriminasi. Kita lihat dulu kasusnya seperti apa dan bagaimana," ujar Sri.

Berdasarkan booklet beasiswa LPDP yang didapatkan Kompas.com, syarat bebas dari penyakit HIV/AIDS tercantum dalam syarat nomor 8 yang merupakan syarat umum.

Bunyi persyaratan itu, "Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan yang menyatakan pendaftar bebas dari HIV/AIDS, TBC dan narkoba".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

48 Kecamatan di Banten Terdampak Gempa 14 Januari, Sumur dan Cikeusik Terparah

48 Kecamatan di Banten Terdampak Gempa 14 Januari, Sumur dan Cikeusik Terparah

Nasional
Pemilik PT AMS Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penutupan Asuransi di BP Migas-KKKS

Pemilik PT AMS Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penutupan Asuransi di BP Migas-KKKS

Nasional
Covid-19 Naik Akibat Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kembali WFH

Covid-19 Naik Akibat Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kembali WFH

Nasional
Ketua Pansus: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi soal Pemindahan Ibu Kota

Ketua Pansus: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi soal Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Satgas: 2.534 Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet, 47 Orang Omicron

Satgas: 2.534 Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet, 47 Orang Omicron

Nasional
Kematian Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki

Kematian Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki

Nasional
Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Kepala Bappenas: Tanya Presiden, Ada di Kantong Beliau

Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Kepala Bappenas: Tanya Presiden, Ada di Kantong Beliau

Nasional
Kemenkes:10 Negara Penyumbang Kasus Omicron di Indonesia

Kemenkes:10 Negara Penyumbang Kasus Omicron di Indonesia

Nasional
KPK Pindahkan Penahanan Bupati Kolaka Timur ke Lapas Perempuan Kelas III Kendari

KPK Pindahkan Penahanan Bupati Kolaka Timur ke Lapas Perempuan Kelas III Kendari

Nasional
95 Persen Benda Peninggalan Kerajaan Bone Hilang, Kemendikbud: Dibawa Petugas Museum

95 Persen Benda Peninggalan Kerajaan Bone Hilang, Kemendikbud: Dibawa Petugas Museum

Nasional
Berkas Perkara Bupati Banjarnegara Nonaktif Budhi Sarwono Dilimpahkan ke Pengadilan

Berkas Perkara Bupati Banjarnegara Nonaktif Budhi Sarwono Dilimpahkan ke Pengadilan

Nasional
Soal Porsi Pembiayaan Ibu Kota Baru dari APBN, Sri Mulyani: Nanti Kita Hitung

Soal Porsi Pembiayaan Ibu Kota Baru dari APBN, Sri Mulyani: Nanti Kita Hitung

Nasional
Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'?

Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"?

Nasional
BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

Nasional
Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.