Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Ada Aksi 11 Februari, Ini Harapan Fahri kepada Polisi

Kompas.com - 07/02/2017, 14:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar Kepolisian lebih antisipatif menghadapi aksi demo pada 11 Februari 2017 mendatang.

Pelaksanaan aksi itu berdekatan dengan hari pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2017 yang diselenggarakan 15 Februari 2017.

"Aparat mengantisipasi saja. Intinya diarahkan supaya damai," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Fahri mengimbau agar perwakilan pemerintah melakukan komunikasi dengan pimpinan aksi.

Penyampaian aspirasi melalui aksi atau demonstrasi diperbolehkan dan tak melanggar UU sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kan kalau ada aksi, ada pemimpinnya. Siapa yang memimpin, ngobrol baik-baik," kata Fahri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, kepolisian telah menerima pemberitahuan mengenai aksi demo 11 Februari 2017.

Aksi itu berupa doa bersama dan berjalan kaki sepanjang Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Namun, polisi meminta agar para pendemo fokus pada tujuan mereka tanpa membawa hal-hal yang bermuatan politik.

"Kami berharap tidak dilaksanakan apabila itu ada nuansa atau muatan politik," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Imbauan tersebut dilakukan karena hari tersebut merupakan hari terakhir pasangan calon berkampanye, sebelum memasuki masa tenang pada 12-14 Februari 2017.

Pada masa tengang, penyelenggara negara tengah mempersiapkan pelaksanaan untuk hari pemilihan pada 15 Februari 2017.

Polri tak ingin pelaksanaan demo ini akan berbenturan dengan persiapan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com