Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gayung Bersambut, Jokowi Akan Bertemu SBY Setelah Pilkada

Kompas.com - 03/02/2017, 18:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gayung bersambut. Keinginan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu Presiden Joko Widodo segera terlaksana.

Setelah di televisi SBY menyampaikan keinginannya untuk bertemu, Presiden Jokowi kemudian merencanakan pertemuan itu.

"Kemarin (setelah konferensi pers SBY), beliau (Presiden Jokowi) memang berencana bertemu Pak SBY. (Rencana) Sudah ada," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

(Baca: SBY: Saya Mau Blakblakan kepada Pak Jokowi...)

Berdasarkan kalkulasi Luhut, pertemuan Jokowi-SBY tidak digelar pada waktu dekat. Pertemuan keduanya akan dirasa lebih pas jika digelar setelah pelaksanaan pilkada serentak, pertengahan Februari 2017.

"Mungkin waktunya (bertemu) sekarang tidak pas. Mungkin ini setelah pilkada akan lebih pas. Tentu ada hitungannyalah," ujar Luhut.

Luhut memastikan bahwa pertemuan tersebut akan terlaksana tanpa melalui penghubung. Soal apa topik pembicaraan keduanya nanti, Luhut tidak bisa bicara banyak.

Namun, saat ini Presiden Jokowi sangat membutuhkan kondisi negara yang stabil dan damai karena tengah mati-matian menggenjot sektor ekonomi.

"Saya melihat (pertemuan Jokowi-SBY) hanya supaya tenang. Kalau tenang ya sudah, nanti yang mau menang (pilkada) siapa pun silakan-silakan saja," ujar Luhut.

(Baca: Jika SBY Meminta Bertemu, Jokowi Akan Luangkan Waktu)

Presiden Jokowi sebelumnya berjanji akan meluangkan waktu untuk bertemu dengan SBY.

Namun, hal itu menunggu permohonan bertemu dari SBY yang juga merupakan Presiden keenam RI tersebut.

"Kan saya sudah sampaikan bolak-balik, waktunya akan diatur, tetapi kalau ada permintaan," ujar Jokowi.

Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, keinginan SBY bertemu Jokowi adalah hal yang wajar.

 

Namun, Wapres menyarankan, pertemuan itu digelar setelah pilkada serentak. (Baca: JK: Kalau SBY Mau Ketemu Presiden, Sebaiknya Setelah Tanggal 15)

“Saya kira Pak Jokowi pasti menerimanya. Ya setidak-tidaknya setelah tanggal 15 (Februari)-lah supaya tidak menjadi isu politik,” kata Kalla.

Lebih jauh, Wapres meminta semua pihak dapat menahan diri agar tidak memperkeruh situasi jelang pencoblosan.

(Baca: SBY Tak Ingin Dirinya dan Jokowi Saling Curiga)

SBY sebelumnya mengaku ingin bertemu dengan Jokowi. SBY merasa perlu bertemu untuk membicarakan banyak hal terkait berbagai isu, terutama soal tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya.

"Saya sebetulnya ingin melakukan klarifikasi secara baik dengan niat dan tujuan baik supaya tidak menyimpang, baik Pak Jokowi maupun saya, prasangka, praduga, perasaan enak atau tidak enak, atau saling curiga," ucap SBY.

SBY kembali menyinggung soal dirinya yang dituduh menggerakkan dan mendanai aksi 4 November 2016, kemudian soal tuduhan dirinya terlibat upaya makar. Bahkan, tuduhan dia memerintah mengebom Istana.

"Oleh karena itu, bagus kalau saya bisa bertemu, sekali lagi blakblakan apa yang terjadi, apa yang beliau dengar supaya ada dialog, mana yang benar, mana yang tidak benar," ucap SBY.

SBY mengaku mendapat informasi dari tiga orang sumber bahwa sebenarnya Jokowi ingin bertemunya. SBY tak menyebut siapa sumber tersebut.

"Tetapi, dilarang dua, tiga, orang di sekeliling beliau. Dalam hati saya, hebat juga yang bisa melarang Presiden kita untuk bertemu sahabatnya yang juga mantan presiden," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com