Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Saya Mau Blakblakan kepada Pak Jokowi...

Kompas.com - 01/02/2017, 16:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

SBY mengaku ingin berbicara blakblakan soal sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan juga Partai Demokrat.

SBY yang menggelar jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (1/2/2017), menyatakan bahwa dirinya telah dituduh mendanai aksi damai 411, menginisiasi gerakan makar, hingga rencana pengeboman Istana Merdeka.

Atas semua tuduhan itu, SBY merasa difitnah. Dia pun merasa pemerintah seolah mendapatkan informasi yang keliru.

"Tentu kalau dituduh dan difitnah seperti itu, saya sebagaimana manusia biasa, saya sampaikan bahwa semua itu tidak benar," ucap SBY.

(Baca: Jokowi Sudah Bertemu Megawati dan Habibie, SBY Kapan?)

Maka dari itu, Presiden keenam RI ini berharap diberikan kesempatan untuk meluruskan semua tuduhan itu kepada Presiden Jokowi.

“Sayang sekali saya belum punya kesempatan bertemu bapak Presiden kita, bapak Jokowi. Kalau saya bisa bertemu dengan beliau, niat saya, saya mau ngomong blak-blakan. Siapa yang melaporkan kepada beliau, siapa yang beri informasi intelijen kepada beliau yang menuduh saya mendanai aksi aksi damai 411, menunggangi aksi itu, urusan pemboman, hingga urusan makar,” ucap dia.

"Saya ingin sebetulnya melakukan klarifikasi, secara baik dengan niat dan tujuan yang baik supaya tidak ada yang menyimpang atau curiga," ujar SBY.

Kompas TV SBY Tegaskan Demokrat Bukan Partai Kiri dan Kanan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com