Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Fadli Zon, Kicauan Fahri Hamzah Justru Bela Kaum Pekerja

Kompas.com - 28/01/2017, 05:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, pernyataan Fahri Hamzah di akun Twitter-nya tidak mengandung unsur penghinaan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

"Saya kira yang disampaikan saudara Fahri biasa saja ya, maksudnya adalah membela kaum pekerja. Kalau dari nada bicara itu malah membela, bukan justru menafikan. Justru kita harus berikan tempat yang terhormat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Menurut Fadli, tak ada masalah dari kosa kata yang digunakan Fahri di akun Twitter-nya. Fadli menilai, penggunaan kosa kata sangat bergantung dari kebiasaan dan selera seseorang, sehingga tak perlu dipermasalahkan.

(Baca: Terkait Kicauan "Babu", Fahri Hamzah Minta Maaf)

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/12/2016)
Fadli menuturkan, apa yang disampaikan Fahri melalui akun Twitter-nya justru hendak menghargai kerja keras para TKI di luar negeri serta mengingatkan pemerintah agar tak menjadikan mereka sapi perahan dengan hanya memanfaatkan devisanya.

"Bung Karno diksinya malah lebih tajam seperti 'bangsa kuli'. Saya kira itu tergantung rasa bahasa kita. Kalau menurut saya tidak ada maksud menghina atau melecehkan di situ," papar Fadli.

(baca: Rieke Bela Fahri Hamzah soal Kicauan "Babu")

Fahri sebelumnya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Buruh Migran.

 

Koalisi tersebut di antaranya terdiri dari Migrant Care, Indonesia Corruption Watch (ICW), Institute Kapal Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, dan beberapa LSM lainnya.

(baca: TKI di Hongkong Anggap Permintaan Maaf Fahri Hamzah Belum Cukup)

Laporan tersebut menyusul kicauan Fahri di akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, yang dinilai melecehkan TKI.

Fahri menulis, "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela."

 

Belakangan, Fahri Hamzah telah minta maaf atau kicauan itu. Dia juga telah menghapus tweet tersebut.

Fahri menganggap berbagai reaksi masyarakat terhadap kicauannya sebagai bahan untuk introspeksi diri.

Fahri menjelaskan, kicauannya sebetulnya tak berdiri sendiri, tetapi fokus terhadap isu nasional. Ia pun tak menduga kicauannya akan berdampak pada reaksi keras sejumlah pihak.

Koalisi 55 Organisasi Buruh Migran Indonesia di Hongkong yang tergabung dalam Lingkaran Aku Cinta Indonesia (LACI) mengecam kicauan Fahri.

"Tahukah Bapak bahwa pernyataan Bapak telah merendahkan martabat dan harga diri kami, para 'pahlawan devisa' yang menyumbangkan remitansi sebesar 7,4 miliar dollar AS atau Rp 97,5 triliun untuk memutar roda perekonomian Indonesia," ujar Nur dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Nur mengatakan, bukan hanya kicauan Fahri yang membuat mereka berang dan merasa tak dihargai.

Sebelumnya, kata Nur, dalam sejumlah pemberitaan media, Fahri menyebut bahwa 1.000 TKI di Hongkong hamil dan menyerahkan anaknya ke LSM.

 

Nur mengatakan, Fahri juga menuding 30 persen TKI di Hongkong mengidap HIV/AIDS. Ditambah melihat kicauan Fahri di Twitter yang menyebut "babu", Nur mengatakan, dia dan koleganya di Hongkong tak lagi bisa tinggal diam.

"Tahukah Bapak bahwa kami ini pekerja, bukan babu. Kami mempunyai harkat dan martabat," kata Nur.

"Kami melakukan pekerjaan yang halal dengan setiap tetesan keringat kami, bukan hasil korupsi, apalagi hasil mengemis," lanjut dia.

Kompas TV Migrant Care Laporkan Fahri Hamzah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com