Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Mabes Polri, Komisi II Minta Penjelasan Pengamanan Pilkada

Kompas.com - 23/01/2017, 15:34 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi II DPR RI menemui jajaran petinggi Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan penjelasan Polri terkait persiapan pengamanan Pilkada Serentak 2017.

"Ada beberapa hal yang kami mintai informasi ke Polri kaitan dengan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak di 101 titik," ujar Zainudin di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Zainudin dan rombongan diterima oleh Wakil Kapolri Komjen Syafruddin beserta jajarannya.

Zainudin mengatakan, dalam pertemuan itu, Polri menjelaskan mekanisme pengamanan Pilkada. Termasuk antisipasi kerawanan yang mungkin timbul saat itu.

"Polri telah menyampaikan kesiapannya. Pada umumnya Polri mengamankan pilkada, informasi pengamanan sudah kita dapatkan," kata Zainudin.

Mendengar pemaparan Polri, Zainudin meyakini bahwa kesiapan Polri telah matang.

Koordinaai juga dilakukan Komisi II dengan pihak penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Tentu kita harapkan dia akhir berjalan baik. Saya yakin Polri mampu," kata Zainudin.

Dalam pengamanan Pilkada, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan bahwa pihaknya mempelajari sejumlah indikator.

Pertama, soal kesiapan penyelenggara Pilkada. Kemudian, terkait sejarah konflik di daerah tertentu.

"Pengalaman sejarah Pilkada, selalu ada keributan," kata Rikwanto.

Kemudian, potensi konflik pasangan calon dan deparpolisasi juga menjadi perhatian Polri.

Rikwanto mengatakan, pihaknya juga memetakan daerah rawan dan mendalami karakteristik masyarakat di setiap wilayah.

"Ada juga di daerah yang masih tidak begitu menerima Pancasila sebagai negara secara utuh. Itu kita anggap rawan," kata Rikwanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com