Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arteria: SBY "Nge-tweet" untuk Siapa?

Kompas.com - 23/01/2017, 12:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mempertanyakan maksud kicauan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono di akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, sebagai bekas presiden, Ketua Umum Partai Demokrat, sekaligus tokoh bangsa, SBY seharusnya turut menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

“Jadi semakin membingunkan apa maksud dan tujuannya, serta ditujukan kepada siapa. Lebih baik semua pihak menahan diri,” kata Arteria dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (23/1/2017).

Arteria beranggapan, jauh lebih baik bila SBY menyerukan semangat persatuan dan kesatuan. Pasalnya, seluruh massa dan simpatisanya akan mendukung hal tersebut.

“Sebaliknya, kalau membuat cuitan seperti itu, paling tidak massa pendukungnya menanyakan arah dan tujuannya ke siapa. Belum lagi kita bicara rakyat secara keseluruhan yang persepsinya macam-macam,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat sudah cukup lelah melihat akrobat politik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir yang cenderung kurang terkontrol. Untuk itu, ia mengatakan, jauh lebih baik bila semua tokoh dapat bersatu padu untuk membangun bangsa, meninggalkan perbedaan dan menghilangkan kepentingan yang ada.

“Karena saya melihat kondisi saat ini bukan hanya efek dari kompetisi lokal untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, tetapi ada ancaman besar terkait disintegrasi bangsa,” kata dia.

Kicauan SBY diunggah melalui akun Twitter resminya, Jumat (20/1/2017) lalu. SBY menulis status, "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax" berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*"

Kicauan itu mengundang sejumlah pro dan kontra. Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, misalnya, mengkritik kicauan tersebut. Ia menganggap SBY hanya sekedar curhat dan tidak memberikan solusi.

"Saat ini yang harus dibuktikan oleh semua yang diteladani oleh rakyat, baik parpol, pejabat, maupun mantan pejabat, juga para pengusaha, adalah ketulusan bersama membangun Indonesia, bukan sekadar curhat atau pencitraan semata," kata Irma saat dihubungi, Sabtu (21/1/2017).

Irma mengatakan, harusnya SBY sebagai Presiden keenam RI tidak boleh hanya mengeluh, tetapi melakukan sesuatu untuk membantu pemerintah. Irma membandingkan sikap SBY dengan sikap Presiden Joko Widodo, yang menurut dia sangat berlawanan.

"Saya mengapresiasi Presiden Jokowi. Meski difitnah, diganggu, digoyang sana sini, beliau tetap tegar. Tidak pernah curhat dan menunjukkan kemarahan kepada oknum-oknum yang telah memfitnah dan mengganggu beliau," ucap Irma.

Kompas TV SBY Keluhkan Hoax, Ini Respons Presiden Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com