Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Australia kepada Menhan soal Dugaan Hina Pancasila

Kompas.com - 05/01/2017, 19:34 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ia telah berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne terkait dugaan penghinaan Pancasila dalam materi pelatihan militer negara tersebut.

Ryamizard juga mengaku telah mendapatkan informasi dari Panglima Tentara Australia, Marsekal Mark Binskin bahwa bahan-bahan materi pelatihan itu diambil dari sejumlah artikel.

Kemudian, oleh salah seorang pengajar dijadikan materi pembelajaran.

"Menurut penjelasan panglima angkatan bersenjata Australia bahan-bahan tersebut diambil dari artikel koran dan media online oleh seorang perwira pertama Australia serta dijadikan sebagai materi pembelajaran di sekolah tersebut," ujar Ryamizard, di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017).

Pemerintah Australia juga menyampaikan bahwa materi pelajaran yang disampaikan oknum tersebut bukan bagian dari kebijakan militer Australia.

Atas kejadian ini, kata Ryamizard, oknum tersebut telah dikenakan sanksi administrasi yang tegas.

Selain itu, pimpinan tempat pelatihan tersebut juga sudah dikenakan sanksi.

"Kepala sekolah bahasanya diskorsing. Mereka minta maaf, dari saya terima maaf itu, ke depan tidak boleh lagi terjadi hal itu," kata dia.

Ryamizard menambahkan, kerja sama dengan Australia yang dihentikan hanya pelatihan bahasa. Pelatihan lainnya tetap berjalan.

"Latihan yang lainnya tetap dilakukan, tugas kami terbesar adalah saya memberikan pengertian kepada prajurit, kemudian Menhan Australia memberikan ke prajuritnya. Kita bersabahat, jadi jangan menyinggung hal-hal yang sensitif akan menimbulkan kebencian negara. Ke depan hal itu tidak boleh terjadi," ujar Ryamizard

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com