Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Sebut Vonis Perkara Koruptor Semakin Ringan, Ini Kata Ketua MA

Kompas.com - 28/12/2016, 12:18 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali tidak setuju terhadap penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai tren vonis perkara korupsi di Indonesia.

Penelitian ICW menyebut bahwa rata-rata vonis terdakwa perkara korupsi sepanjang Januari-Juni 2016 hanya 2 tahun 1 bulan penjara.

Namun, menurut Hatta Ali, bukan berarti vonis terhadap koruptor semakin berkurang.

"Jumlah perkara korupsi semakin meningkat, itu iya. Tapi kalau tren hukumannya turun, saya rasa tidak," ujar Hatta dalam konferensi pers refleksi akhir tahun MA di Ruang Arifin Tumpa, Kompleks MA, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Akan tetapi, Hatta tidak menjelaskan pernyataannya itu secara rinci.

"Baca saja di koran, berapa (perkara) yang dinaikkan hukumannya," ucap dia.

Lagipula, menurut Hatta, vonis perkara korupsi tidak pas jika dilihat berdasarkan tren per periode waktu. Sebab, setiap perkara, materi persidangan hingga pasal dakwaannya sangat berbeda.

Misalnya, dia mencontohkan, vonis seorang terdakwa yang didakwa dengan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi tentu lebih rendah dibandingkan jika seorang terdakwa didakwa dengan Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi.

"Jadi itu semua tergantung pada pasal dakwaan. Lebih tepat kita lihat pasal dakwaannya apa dulu. Tidak bisa main pukul rata begitu. Harus dilihat kasus per kasus," kata Hatta.

Diberitakan, pemantauan ICW sepanjang Januari-Juni 2016, sebagian besar koruptor hanya mendapat hukuman rata-rata 2 tahun 1 bulan penjara.

(Baca: ICW: Ada Kecenderungan Vonis terhadap Koruptor Semakin Ringan)

ICW membagi hukuman kepada koruptor dalam empat kategori, yaitu bebas, ringan (dihukum hingga 4 tahun), sedang (5-10 tahun), dan berat (di atas 10 tahun).

Sepanjang semester pertama 2016, dari 352 perkara korupsi, 275 koruptor dijatuhi vonis ringan. Sisanya, 46 putusan berstatus bebas, 37 putusan sedang, dan hanya 7 vonis masuk klasifikasi berat.

Kompas TV ICW: Dari 384 Kasus, 46 Terdakwa Divonis Bebas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com