Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaji Tak Murah, Fenomena Pekerja Asing Dicurigai karena Ada Misi

Kompas.com - 24/12/2016, 17:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia, Jumhur Hidayat, meminta pemerintah mewaspadai fenomena membanjirnya tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, ada logika ekonomi yang tidak umum yang digunakan para pengusaha dalam menerima para tenaga kerja asing itu.

Dalam prinsip ekonomi, ia menjelaskan, pengusaha tentu akan berupaya untuk menekan biaya produksi demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam hal ini, upaya yang mereka lakukan yakni dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan harapan dapat digaji lebih murah.

"Misalnya begini, (tenaga kerja) China datang ke Indonesia, gajinya bisa dua atau tiga kali lebih besar dari gaji orang lokal," kata Jumhur saat diskusi Polemik bertajuk "Di Balik Serbuan Warga Asing" di Jakarta, Sabtu (24/12/2016).

Belum lagi, kata dia, perusahaan juga harus membayar biaya transportasi serta akomodasi para tenaga kerja asing itu selama berada di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, biaya yang dikeluarkan perusahaan terlalu besar, sehingga menekan angka pendapatan yang mereka terima.

"(Atau) mungkin dia punya misi negara, dan karena misi negara dia boleh buang uang. Jadi menurut saya ini bukan hanya bisnis semata tapi ada beyond business," kata dia.

"Ini yang berbahaya dan ini yang banyak orang sebut dengan penetrasi dan sebagainya," ucap mantan kepala BNP2TKI itu.

Namun, anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional, Indra J Piliang, meragukan kecurigaan Jumhur tersebut. Menurut Indra, tenaga kerja China yang datang hanya bermotif ekonomi.

"Kekhawatiran China jajah Indonesia, sepanjang saya belajar sejarah, China itu tidak punya tradisi invasi, tapi perdagangan iya," kata dia.

(Baca: "Sepanjang Saya Belajar Sejarah, China Tak Punya Tradisi Invasi")

Menurut Indra, TKA asal China telah terjadi sejak sejak dahulu, sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, lanjut dia, saat itu, jumlah TKA lebih banyak dibanding hari ini.

 

"Hampir semua daerah ada. Pariaman misalnya, mereka datang dengan bawa budayanya," ujar lulusan S1 Jurusan Sejarah di Universitas Indonesia itu.

Kompas TV 5 WNA Tiongkok Ditahan Petugas Imigrasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com