KPU Tinjau Publikasi Daftar Pemilih Tetap di PPS Jakarta

Kompas.com - 23/12/2016, 17:44 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar Nafis Gumay ditemani Ketua PPS Cikini Ramdani Kurniawan, Jakarta, Jumat (23/12/2016) Lutfy Mairizal PutraKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar Nafis Gumay ditemani Ketua PPS Cikini Ramdani Kurniawan, Jakarta, Jumat (23/12/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar Nafis Gumay melakukan peninjauan terhadap dua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Jakarta pada Jumat (23/12/2016).

Peninjauan tersebut dimaksudkan untuk memeriksa publikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Serentak DKI Jakarta 2017.

PPS pertama yang dikunjungi adalah kantor Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan. Rombongan Komisioner tiba pukul 13.51 WIB.

Setibanya di Kantor Kelurahan Setiabudi, Hadar dan Ferry langsung menuju papan pengumuman. Di sana terpasang DPT dengan yang tersebar di 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami ingin memastikan pengumuman DPT itu dilaksanakan. Setelah DPT ditetapkan beberapa tahun yang lalu DPT di setiap TPS harus diumumkan," kata Hadar di kantor Kelurahan Setiabudi, Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Dalam kesempatan itu, kedua komisioner tersebut melakukan pemeriksaan DPT yang tertempel di papan pengumuman dengan yang ada di situs KPU. Di kelurahan Setiabudi, terdapat 2.952 jiwa pemilih.

Kemudian, rombongan KPU bertolak ke Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat. Di sana, terpasang pengumuman DPT untuk dua belas TPS dengan total jumlah pemilih sebanyak 7.472 jiwa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua PPS Cikini, Ramdani Kurniawan mengatakan, setelah DPT ditetapkan, hingga kini tidak ada keluhan dari masyarakat.

Saat daftar pemilih didapat, Ramdani mendistribusikan nama daftar pemilih ke ketua Rukun Warga untuk dilakukan verifikasi.

"Salinan DPT sekarang ini ada tiga. Selain yang ditempel di kelurahan, ditempel juga di kantor RW. Jadi masyarakat juga bisa periksa namanya di kantor RW. Satu salinan lagi kami pegang," kata Ramdani.

Menurut Ferry, publikasi DPT merupakan amat dari Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Selain itu, kata dia, publikasi DPT di setiap PPS menjadi salah satu cara untuk memastikan hak pilih masyarakat dapat terakomodasi.

"Kalau masyarakat tidak punya waktu bisa lihat di portal KPU. Silahkan masukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau nama," ucap Ferry.

Kompas TV KPU Banten Sosialisasi Alat Peraga Kampanye
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Nasional
Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Waketum Golkar: Kalau Visi Sama, Kami Terbuka

Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Waketum Golkar: Kalau Visi Sama, Kami Terbuka

Nasional
KSAL: Pembinaan Mental dan Ideologi Prajurit Harus Inovatif

KSAL: Pembinaan Mental dan Ideologi Prajurit Harus Inovatif

Nasional
Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Nasional
Diduga Telantarkan Anak, Bambang Pamungkas Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Diduga Telantarkan Anak, Bambang Pamungkas Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Nasional
UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Kementerian KP dan Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri Ikan Hias Endemik

Kementerian KP dan Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri Ikan Hias Endemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.