Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tinjau Publikasi Daftar Pemilih Tetap di PPS Jakarta

Kompas.com - 23/12/2016, 17:44 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Hadar Nafis Gumay melakukan peninjauan terhadap dua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Jakarta pada Jumat (23/12/2016).

Peninjauan tersebut dimaksudkan untuk memeriksa publikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Serentak DKI Jakarta 2017.

PPS pertama yang dikunjungi adalah kantor Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan. Rombongan Komisioner tiba pukul 13.51 WIB.

Setibanya di Kantor Kelurahan Setiabudi, Hadar dan Ferry langsung menuju papan pengumuman. Di sana terpasang DPT dengan yang tersebar di 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami ingin memastikan pengumuman DPT itu dilaksanakan. Setelah DPT ditetapkan beberapa tahun yang lalu DPT di setiap TPS harus diumumkan," kata Hadar di kantor Kelurahan Setiabudi, Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Dalam kesempatan itu, kedua komisioner tersebut melakukan pemeriksaan DPT yang tertempel di papan pengumuman dengan yang ada di situs KPU. Di kelurahan Setiabudi, terdapat 2.952 jiwa pemilih.

Kemudian, rombongan KPU bertolak ke Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat. Di sana, terpasang pengumuman DPT untuk dua belas TPS dengan total jumlah pemilih sebanyak 7.472 jiwa.

Ketua PPS Cikini, Ramdani Kurniawan mengatakan, setelah DPT ditetapkan, hingga kini tidak ada keluhan dari masyarakat.

Saat daftar pemilih didapat, Ramdani mendistribusikan nama daftar pemilih ke ketua Rukun Warga untuk dilakukan verifikasi.

"Salinan DPT sekarang ini ada tiga. Selain yang ditempel di kelurahan, ditempel juga di kantor RW. Jadi masyarakat juga bisa periksa namanya di kantor RW. Satu salinan lagi kami pegang," kata Ramdani.

Menurut Ferry, publikasi DPT merupakan amat dari Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Selain itu, kata dia, publikasi DPT di setiap PPS menjadi salah satu cara untuk memastikan hak pilih masyarakat dapat terakomodasi.

"Kalau masyarakat tidak punya waktu bisa lihat di portal KPU. Silahkan masukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau nama," ucap Ferry.

Kompas TV KPU Banten Sosialisasi Alat Peraga Kampanye
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com