Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto dan Wamenlu Jelaskan Aksi Damai 2 Desember kepada Duta Besar

Kompas.com - 01/12/2016, 15:08 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto bersama Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir memberikan penjelasan resmi soal rencana aksi damai 2 Desember 2016 kepada sekitar 120 orang duta besar.

"Saya atas permintaan Kemenlu. Saya langsung kontrak dengan Wamenlu menganggap penting bahwa banyak pertanyaan dari duta besar negara sahabat tentang apa yang akan terjadi tanggal 2 Desember 2016," kata Wiranto di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Wiranto menuturkan, banyaknya informasi yang beredar terkait aksi damai 2 Desember nanti membuat para duta besar bertanya.

(Baca: Kapolda Minta Pasukannya Tampilkan Sikap Humanis Saat Amankan Aksi 2 Desember)

Untuk itu, Wiranto bersama Fachir merancang pertemuan untuk memberikan keterangan resmi terkait aksi damai 2 Desember.

Menurut Wiranto, pertanyaan tersebut merupakan hal yang wajar mengingat duta besar merupakan perwakilan negara sahabat.

Selain itu, kata dia, hal tersebut menunjukkan kepedulian terhadap Indonesia.

"Tentu kita juga sudah melaporkan ke Presiden bahwa penjelasan resmi perlu agar mereka merasa tenang, merasa memahami situasi yang dihadapi oleh Indonesia dalam kasus tertentu ya," ucap Wiranto.

Dalam kesempatan itu, Wiranto menjelaskan bahwa aksi damai yang berlangsung di Lapangan Monumen Nasional itu berlangsung setelah adanya musyawarah mufakat antara pihak kepolisian dan peserta aksi unjuk rasa.

Kepada para duta besar, Wiranto menyebutkan, esok akan berlangsung unjuk rasa super damai.

Aksi unjuk rasa dilakukan dengan menggelar sajadah dan berdoa bersama di lapangan Monas.

"Nah disana aktivitasnya adalah zikir bersama, doa bersama, tausiah dari para tokoh tapi bukan mengobarkan kebencian tapi mengobarkan rasa cinta tanah air," ujar Wiranto.

Fachir menyatakan, para duta besar merasa senang telah diberikan penjelasan resmi dari pemerintah.

(Baca: Polisi Bersenjata Jaga Sejumlah Obyek Vital pada 2 Desember 2016)

Sebab, kata dia, penjelasan itu telah ditunggu-tunggu. "Jadi sejak awal dari beberapa kesempatan komunikasi mereka memang menunggu penjelasan official itu ada," ucap Fachir.

Rencananya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) akan kembali melanjutkan aksi unjuk rasa terkait proses hukum terhadap Ahok pada 2 Desember.

Polri memberi izin aksi digelar di Silang Monas yang mampu menampung 600.000 orang sampai 700.000 orang. Aksi GNPF akan dimulai pukul 08.00 WIB dan akan diakhiri shalat Jumat.

Kompas TV Persiapan Polisi Jelang Aksi 2 Desember
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com