JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan lebih memilih berkantor seperti biasa ketimbang mengikuti aksi damai di Lapangan Monas, Jakarta pada 2 Desember 2016.
"Kalau diundang, diminta partisipasinya, dengan senang hati saya hargai," ujar Zulkifli di beranda Istana Merdeka, Rabu (30/11/2016).
"Tapi sebagai Ketua MPR, saya tentunya 'jaga gawang' saja. Maksudnya jaga di MPR saja, di kantor," kata dia.
Zulkifli hanya menitip pesan kepada peserta unjuk rasa damai itu untuk membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang damai.
Zulkifli juga mengajak pengunjuk rasa untuk menunjukkan karakter Islami Indonesia.
"Kita tunjukkan kepada dunia bahwa walaupun mayoritas Muslim, tapi moderat, rahmatan lil alamin, damai, saling menghormati dan menghargai," ujar Zulkifli.
Dia juga berpesan agar aksi unjuk rasa itu tidak berujung ke arah memecah belah komponen bangsa.
Zulkifli mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo tengah berupaya melaksanakan pembangunan di seluruh sektor, mulai dari ekonomi, politik, sosial serta pengembangan sumber daya manusia.
Oleh sebab itu, seluruh anak bangsa diharapkan tak bertindak yang dapat menciptakan gangguan.
"Pemerintah sedang dalam momentum yang tepat bekerja lebih baik, dengan tenang. Akhirnya kalau bisa menyejahterakan rakyat, bangsa juga akan terangkat," ujar Zulkifli.
(Baca juga: Makan Siang di Istana, Ini yang Dibicarakan Jokowi dan Zulkifli Hasan)
Polri dan organisasi masyarakat (ormas) yang mengikuti aksi 2 Desember 2016 sepakat bahwa kegiatan tersebut akan berlangsung secara damai.
Nantinya, aksi tersebut akan diisi dengan doa bersama, tanpa orasi, dan diakhiri dengan shalat Jumat berjamaah.
"Ini kan sudah disepakati bersama, sudah ada pembicaraan dan semangat bersama untuk menyelenggarakan acara super damai. Jadi ada komitmen-komitmen," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar di Mapolda Metro Jaya, Senin malam.
Aksi damai tersebut merupakan aksi lanjutan yang dilakukan pada 4 November 2016, untuk mengawal proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Polri memberi izin aksi tersebut dipusatkan di Monas, Jakarta Pusat, yang mampu menampung 600.000 orang hingga 700.000 orang. Aksi GNPF akan dimulai pukul 08.00 WIB dan akan diakhiri shalat Jumat berjamaah.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
