Zulkifli Hasan: Kesenjangan Jadi Tantangan Demokrasi di Indonesia

Pada tanggal 4 November 2016 lalu Jakarta diramaikan dengan aksi demonstrasi besar-besaran. Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan bahwa demonstrasi tersebut sebenarnya tidaklah hanya menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan agama. Namun juga sebagai bentuk kegelisahan masyarakat.

Zulkifli mengatakan bahwa aksi tersebut berakar pada kesenjangan sosial dan tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat. Zulkifli mengaku sebenarnya sudah sejak lama ia memprediksi bahwa aksi semacam itu akan terjadi cepat atau lambat.

“Hanya persoalan waktu. Saya berkeliling, mendengar, menyerap aspirasi, dan merasakan apa yang dirasakan, melihat apa yang terjadi. Kita tidak khawatir terhadap ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan. Menurut saya yang akan terjadi adalah soal kesenjangan,” ujar Zulkifli Hasan saat hadir dalam Rapat Kerja Nasional II Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Mercure, Ancol, Rabu 23 November 2016 lalu.

Pria yang akrab dipanggil Zulhas tersebut mencermati bahwa demokrasi di Indonesia tidak disertai dengan kesamaan hak untuk mencapai kesejahteraan. Menurut data yang ia himpun kesenjangan di Indonesia begitu nyata.

Misalnya saja dari data keuangan perbankan. Sebanyak 120 juta rakyat Indonesia atau sekitar 97,6 persennya hanya memiliki simpanan di bawah nominal Rp 10 juta. Total jumlah tabungannya kira-kira Rp 500 triliun.

Sedangkan 0,1 persen rakyat (dalam jumlah yang sangat kecil) memiliki tabungan rata-rata di atas Rp 5 miliar. Total jumlah  tabungan Rp 1.500 triliun. “Jadi 0,1 persen orang itu menguasai 43,4 persen uang di perbankan. Jumlah 0,1 persen itu terdiri atas 25 keluarga," ungkapnya.

Begitu juga dalam hal lahan pertanian. Luas lahan Indonesia sekitar 190 juta hektar. Seluas 175 juta atau 93 persen luas daratan hanya dikuasai sekelompok orang. Dari 100 petani hanya 4 orang yang punya lahan, sedangkan 96 petani sisanya tidak punya lahan.

“Demokrasi itu tujuannya adalah kesejahteraan karena itu seharusnya disertai juga dengan demokrasi ekonomi. Namun, saya mengamati saat ini yang terjadi adalah demokrasi perselingkuhan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan,” kata Zulkifli Hasan.

Kesenjangan diperparah dengan tersumbatnya saluran untuk menyampaikan aspirasi. Saat ini, menurut Zulkifli partai Islam sudah mulai kehilangan kepercayaan sementara Parpol dipandang tidak dapat mewakili aspirasi. Maka terjadilah demonstrasi.

Terkait dengan rencana demonstrasi 2 Desember 2016, Zulkifli mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan nilai luhur Indonesia yaitu silaturahim, saling mengunjungi, dan berdialog dalam suasana teduh.