Pemerintah Akan Data Semua Ormas di Indonesia

Kompas.com - 29/11/2016, 22:57 WIB
Jaksa Agung M Prasetyo usai Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa (29/11/2016). Dimas Jarot BayuJaksa Agung M Prasetyo usai Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah melakukan pendataan terkait seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pendataan itu penting dilakukan. Alasannya, saat ini terdapat 250.000 lebih ormas yang ada di Indonesia, baik terdaftar maupun tidak.

"Ormas di negara kita ini sudah begitu banyak sekali. Tadi disampaikan dari Kemendagri, ada sekitar 250.000 lebih. Ada yang terdaftar ada yang tidak. Ini kan perlu pendataan," ujar Prasetyo saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Menko Polhukam Wiranto menambahkan, pendataan itu dimaksudkan agar pemerintah dapat mendeteksi ormas-ormas yang dianggap bermasalah.

Menurut Wiranto, ada berbagai ormas yang ditengarai memiliki tujuan yang tak sejalan dengan visi membangun Indonesia.

Padahal, lanjut dia, ormas seharusnya memberikan kontribusi positif terhadap berjalannya pembangunan nasional.

"Kita lihat beberapa ormas justru kebalikan dari itu. Banyak yang membuat permasalahan di negeri ini," ujar Wiranto.

(Baca: Ormas Anti-Pancasila Dinilai Bertentangan dengan Undang-undang)

Dengan dilakukannya pendataan tersebut, Wiranto berharap ormas-ormas bermasalah dapat ditertibkan.

Penertiban itu dilakukan dengan pemberian sanksi sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Sehingga, ormas-ormas yang dianggap bermasalah dapat kembali sejalan dengan program pemerintah saat ini.

"Dari sana kita nanti mempelajari ormas-ormas mana yang nanti kita berikan peringatan untuk kembali masuk ke koridor yang sama dengan program-program pemerintah kita dalam membangun berbagai aspek kehidupan di negara kita," ucap Wiranto.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X