Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putu Sudiartana Minta agar Uang Suap Diganti Dollar Singapura

Kompas.com - 28/11/2016, 15:41 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana, meminta agar uang suap untuknya ditukar dalam bentuk mata uang Singapura.

Uang tersebut merupakan fee atas jasanya terkait pengurusan penambahan dana alokasi khusus (DAK) Provinsi Sumatera Barat.

Hal itu dikatakan pengusaha Yogan Askan saat bersaksi bagi terdakwa I Putu Sudiartana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/11/2016).

(Baca: Staf Putu Sudiartana Akui Pernah Terima Uang yang Diduga Hasil Gratifikasi)

Dalam kasus ini, Yogan telah divonis bersalah atas perbuatannya menyuap Putu Sudiartana sebesar Rp 500 juta.

"Waktu di Plaza Senayan, Pak Putu tanya, 'Uangnya apa dalam bentuk rupiah, bisa tidak kalau diganti Singapore dollar?" ujar Yogan kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Yogan, saat itu dia menjawab bahwa ia kesulitan menukar uang ke dalam mata uang Singapura.

Staf Putu, Novianti, juga membenarkan adanya permintaan Putu tersebut. Namun, hingga saat penyerahan, uang-uang yang diterima tetap dalam mata uang rupiah.

"Benar, memang pernah diminta. Saya laporkan ke Pak Putu, saya bilang tidak ada dollar. Lalu dia bilang, 'Ya sudah, apa saja diterima'," kata Novianti.

Putu Sudiartana yang merupakan anggota Komisi III DPR RI didakwa menerima suap Rp 500 juta dari pengusaha dan Kepala Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat.

(Baca: Saksi: Pak Putu Minta kalau Bicara Uang Jangan Vulgar, Pakai Istilah Saja)

Suap tersebut terkait pengusahaan dana alokasi khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang Provinsi Sumatera Barat pada APBN-P 2016.

Awalnya, Putu meminta agar ia diberi fee atau komisi sebesar Rp 1 miliar.

Namun, pada akhirnya, para pengusaha di Sumatera Barat hanya mampu menyediakan uang sebesar Rp 500 juta. Penyerahan uang dilakukan melalui Yogan Askan kepada Novianti.

Kompas TV KPK Periksa Anggota DPR Putu Sudiartana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com