Pengacara Munir Curiga Ada Nama dalam Dokumen TPF yang Ingin Dilindungi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Asfinawati, mengatakan, hingga saat ini belum terlihat itikad baik pemerintah untuk mengusut tuntas kasus Munir.

Padahal, salinan dokumen sudah diserahkan oleh mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi kepada pemerintahan Joko Widodo.

Asfinawati meyakini pemerintah sekarang melindungi nama-nama yang tertera dalam dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kenapa pemerintah tidak mau umumkan saja dokumen yang diberikan SBY? Ada nama siapa sih di dalamnya?" ujar Asfinawati dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (27/11/2016).

Bungkamnya pemerintah justru menimbulkan kecurigaan di masyarakat bahwa ada yang ditutup-tutupi oleh pemerintahan Jokowi. Diduga, ada nama orang dekat Jokowi yang terlibat dalam pembunuhan tersebut.

"Kalaupun ada nama terkait pemerintahan Jokowi, demi hukum Jokowi semestinya tidak memberi privilege buat mereka dan membuang mereka dari pemerintahan," kata Asfinawati.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menganggap ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh pemerintahan Jokowi. Ia menilai, sejak awal kasus ini muncul, banyak kekuatan politik yang mencoba menggagalkan pengungkapan kasus Munir.

Menurut dia, kasus Munir lekat dengan persoalan Badan Intelijen Negara yang saat itu dipimpin oleh Hendropriyono.

"Kalau dilihat ke belakang, Hendropriyono adalah salah satu koneksi politik yang sangat dekat dengan Jokowi," kata Haris.

Kini Kementerian Sekretaris Negara menggugat putusan Komisi Informasi Publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. KIP memutuskan bahwa pemerintah harus mengumumkan dokumen TPF Munir ke publik.

Haris mengatakan, pendaftaran gugatan ke PTUN itu menunjukkan adanya kekuatan politik yang mempengaruhi perlawanan pemerintah terhadap putusan itu.

"Perlawanan putusan KIP itu tindakan politis untuk melindunhg nama-nama tertentu yang kemnungkinan besar akan disebut jika dokumen ini dibuka," kata Haris.