Ada Pejabat Pajak Kena OTT KPK, Ini Komentar Sri Mulyani

Kompas.com - 22/11/2016, 21:49 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Fabian Januarius KuwadoMenteri Keuangan Sri Mulyani
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kecewa dengan dugaan tindakan gratifikasi oleh Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

Pasalnya, kata Sri, tindakan Handang menciderai komitmen Kemenkeu dalam membangun kepercayaan publik di sektor perpajakan.

Apalagi, saat ini pemerintah tengah berupaya keras mendorong pemasukan negara dari sektor pajak melalui program tax amnesty.

"Tentu saya sangat kecewa terhadap tindakan aparat pajak, terutama pada saat kami semuanya dalam proses bangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui Tax Amnesty," ujar Sri Mulyani, yang biasa disapa Ani, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/11/2016).

Menurut dia, tindakan yang dilakukan Handang merupakan bentuk pengkhianatan dari nilai-nilai yang dianut Kemenkeu.

Selama ini Kemenkeu berusaha menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

(Baca: OTT Pejabat Pajak, KPK Amankan Uang Suap Rp 1,9 Miliar)

Selain itu, Kemenkeu berusaha mengedepankan efektivitas dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya.

"Ini mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang dianut oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Ditjen Pajak," kata dia.

Ani mengapresiasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi III dan Menkumham Rapat Virtual Bahas Penanganan Covid-19 di Lapas

Komisi III dan Menkumham Rapat Virtual Bahas Penanganan Covid-19 di Lapas

Nasional
Pengamat: Jika Karena Covid-19 DPR Berhenti Bahas RUU, Justru Salah...

Pengamat: Jika Karena Covid-19 DPR Berhenti Bahas RUU, Justru Salah...

Nasional
Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Nasional
Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Nasional
Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Nasional
Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Nasional
Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X